DPR Minta Pemerintah Segera Bentuk Pansel Untuk Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu

DPR dan Mendagri Tito Evaluasi Pilkada 2020 — Suasana rapat dengar pendapat dengan Komisi II bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU dan Bawaslu di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/1/2021). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 yang berlangsung pada 9 Desember lalu. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi II DPR neminta pemerintah segera membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk pemilihan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI periode 2022-2027.

Hal ini dilakukan agar penyelenggara pemilu punya cukup waktu mempersiapkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 22 ayat 8 dan Pasal 118 disebutkan bahwa panitia seleksi rekrutmen penyelenggara pemilu harus sudah ditetapkan Presiden paling lambat enam bulan sebelum akhir masa jabatan komisioner saat ini.

"Komisioner KPU dan Bawaslu RI periode ini akan berakhir masa jabatannya pada April 2022," ujar Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, Minggu, 10 Oktober 2021.

Dia berharap anggota Pansel diisi orang-orang yang berintegritas, profesional dan memahami soal kepemiluan.

Guspardi mengatakan, mutu anggota pansel berbanding lurus dengan calon anggota KPU dan Bawaslu yang akan bertugas pada periode berikutnya.

"Selain itu, Pansel juga tidak boleh terafiliasi dengan kepentingan politik. Ini penting supaya mendapatkan calon anggota KPU dan Bawaslu yang independen," katanya seperti dikutip dari Antara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengusulkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak pada 27 November 2024.. alasan penetapan waktu itu mengacu pada persiapan Pilkada 2018 selama 12 bulan (Juni 2017 sampai Juni 2018).

2 dari 2 halaman

Peran Pemerintah

Guspardi mengatakan, kualitas anggota pansel akan mempengaruhi calon anggota KPU-Bawaslu yang memiliki kemampuan mumpuni dalam kepemiluan, independen, dan berintegritas.

"Sementara itu, DPR bisa mengambil peran setelah pansel mendapatkan sejumlah nama untuk tahapan uji kelayakan dan kepatutan," katanya.

Dia berharap, calon anggota KPU dan Bawaslu yang menguasai sistem kepemiluan, mulai dari regulasi dan teknis pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah secara komprehensif.

DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
Bawaslu
Organisasi
Bawaslu adalah singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Lihat Selengkapnya
Bawaslu
Komisi II DPR
KPU