Jaksa KPK Dakwa Eks Dirkeu PT Jasindo Rugikan Negara Rp 7,58 Miliar

KPK Tahan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komisi Fiktif Jasindo — Ketua KPK, Firli Bahuri jelang rilis penetapan dan penahanan pemilik PT AMS, Kiagus Emil Fahmy Cornain di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/5/2021). Kiagus Emil ditahan terkait dugaan korupsi pembayaran kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasa Indonesia tahun 2010-2014 (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Direktur Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jasa Indonesia (PT Jasindo), Solihah telah merugikan keuangan negara sebesar USD 766.955 atau setara Rp 7,58 miliar.

Solihah disebut turut serta melakukan pembayaran komisi terhadap kegiatan agen asuransi fiktif pada PT Jasindo (Persero). Perbuatan Solihah dilakukan bersama-sama dengan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Jasindo, Budi Tjahjono.

"Melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum," ujar Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Senin (11/10/2021).

"Yaitu merekayasa kegiatan agen dan melakukan pembayaran komisi terhadap kegiatan agen asuransi fiktif atas nama Supomo Hidjazie pada PT Asuransi Jasa Indonesia Persero (PT Asuransi Jasindo) dalam penutupan asuransi aset dan kontruksi pada BP Migas-KKKS," ucap jaksa menambahkan.

Jaksa menyebut Solihah memperkaya diri sendiri sejumlah USD 198.340, memperkaya Budi Tjahjono sebesar USD 462.795 dan Supomo Hidjazie senilai USD 136.

Sidang dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya digelar di Pengadilan Tipikor. Sidang menghadirkan 6 orang terdakwa. Mereka diduga merugikan negara Rp16.9 Triliun.

2 dari 2 halaman

Kerugian Negara

Akibat perbuatannya itu, negara dirugikan sinilai USD 766.955 atau setara Rp 7.584.102.194 atau Rp 7,58 miliar.

"Merugikan keuangan negara sebesar USD 766.955 atau setara Rp 7.584.102.194," kata Jaksa.

Atas perbuatannya tersebut, Solihah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Melalui Guratan Kuas, 20 Seniman Lukis Tumpahkan Kritik Perilaku Korup

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP HIMA Persis) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly memberikan keterangan sesaat sebelum meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Jasindo
Perusahaan
PT Asuransi Jasa Indonesia atau disingkat Asuransi Jasindo adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jasa.
Lihat Selengkapnya
Jasindo
PT Jasindo
Korupsi Jasindo
Solihah