Melebihi Batas Waktu, APBD Perubahan Jakarta Bisa Disahkan Lewat Pergub

Liputan6.com, Jakarta - Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian mengatakan, pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Perubahan 2021 dapat dilakukan melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Mendagri sudah memberikan solusi melalui Permendagri Nomor 26 tahun 2021, dalam hal ini perubahan ini karena pandemi Covid-19 maka penetapan (APBD Perubahan) lewat dari 30 September cukup dengan Pergub," kata Ardian saat dihubungi, Kamis (14/10/2021).

Ardian menjelaskan, berdasarkan Pasal 317 ayat 2, pengambilan keputusan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan paling lambat tiga bulan sebelum berakhir tahun anggaran, atau akhir September 2021.

Sedangkan Pemprov dan DPRD DKI baru melakukan pembahasan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD perubahan 2021 secara maraton dari 6-10 Oktober 2021.

Lalu, untuk penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) dilakukan pada 14 Oktober 2021.

"Seyogyanya kalau mereka (DKI Jakarta) mau ajukan rancangan Perda tentunya sesuai amanat Undang-Undang tiga bulan sebelum tahun berakhir," ucap Ardian.