KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

KPK tetapkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin tersangka suap — Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengumumkan penetapan tersangka Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin dan tiga orang lainnya dalam kasus suap proyek di Pemkab Musi Banyuasin. (Foto: Humas KPK)

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin. Anak mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin ini ditahan usai dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin.

"Tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan 4 November 2021," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Sabtu (16/10/2021).

KPK juga menahan tiga tersangka lain dalam kasus ini, yakni Kadis PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy.

Alex mengatakan, Dodi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Kavling C1. Sementara itu, Herman Mayori ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Sedangkan Eddi dan Suhandy ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih.

Sebelum ditahan, mereka akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di rutan masing-masing. "Untuk tetap menjaga dan terhindar dari penyebaran Covid-19 di lingkungan Rutan KPK," kata Alex.

Sepanjang tahun 2018, KPK telah melakukan OTT terhadap 19 kepala daerah.

2 dari 2 halaman

4 Orang Tersangka

KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, Kadis PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy.

Selaku penerima suap, Dodi, Herman, dan Eddu disangka melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara Suhandy dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Melalui Guratan Kuas, 20 Seniman Lukis Tumpahkan Kritik Perilaku Korup

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP HIMA Persis) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly memberikan keterangan sesaat sebelum meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
OTT KPK
Sistem Operasi
OTT KPK dilakukan ke para pejabat yang terindikasi melakukan korupsi atau pungutan liar di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
OTT KPK
alex noerdin
Pejabat
Alex Noerdin adalah Gubernur Sumatera Selatan sejak tahun 2008
Lihat Selengkapnya
alex noerdin
Bupati Musi Banyuasin
Dodi Reza Alex Noerdin