Jadi Tersangka, KPK Duga Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Fee Rp 2,6 Miliar

Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin Ditahan KPK — Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2022, Dodi Reza Alex Nurdin digiring petugas sesaat usai rilis penetapan dan penahanan tersangka di Gedung KPK Jakarta, Sabtu (13/10/2021). Dodi Reza terkena OTT KPK bersama Kadis PUPR Muba Herman Mayori, Kabid SDA/PPK Dinas PUPR Muba Eddi Umari dan Direktu

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Muba.

Selain Dodi, KPK juga menjerat Kepala Dinas PUPR Pemkab Muba Herman Mayori, Kabid SDA atau PPK Dinas PUPR Muba Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, Dodi Reza diduga dijanjikan uang Rp 2,6 miliar oleh Suhandy demi mendapatkan empat proyek di Pemkab Muba.

"Total komitmen fee yang akan diterima oleh DRA (Dodi) dari SUH (Suhandy) dari empat proyek sejumlah sekitar Rp 2,6 miliar," ujar Alex dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/10/2021).

Keempat proyek itu yakni rehabilitasi daerah irigasi Ngulak III (IDPMIP) di Desa Ngulak III, Kec. Sanga dengan nilai kontrak Rp 2,39 miliar, peningkatan jaringan irigasi DIR Epil dengan nilai kontrak Rp 4,3 miliar, peningkatan jaringan irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak Rp 3,3 miliar, dan normalisasi Danau Ulak Ria, Kecamatan Sekayu dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar.

"Sebagai realiasi pemberian komitmen fee oleh SUH atas dimenangkannya empat proyek paket pekerjaan di Dinas PUPR tersebut, diduga SUH telah menyerahkan sebagian uang tersebut kepada DRA melalui HM (Herman) dan EU (Eddi)" kata Alex.

Alex menyebut, Dodi Reza telah mengarahkan Herman Mayori, Eddi Utami dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Muba agar merekayasa proses lelang sejumlah proyek di Muba. Salah satunya dengan membuat list daftar paket pekerjaan dan telah pula ditentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut.

Sepanjang tahun 2018, KPK telah melakukan OTT terhadap 19 kepala daerah.

2 dari 2 halaman

Jerat Pasal Bupati Musi Banyuasin

Untuk tahun 2021 pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kab. Muba, perusahaan milik Suhandy menjadi pemenang dari empat paket proyek.

"Selain itu, DRA (Dodi) juga telah menentukan adanya prosentase pemberian fee dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Muba yaitu 10% untuk DRA, 3% sampai dengan 5% untuk HM (Herman Mayori) dan 2% sampai dengan 3 % untuk EU (Eddi Utari) serta pihak terkait lainnya," kata Alex.

Atas dugaan tindak pidana tesebut, Dodi, Herman, dan Eddi yang disangka menerima suap dijerat dengan Pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Suhandy disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.