650 Hari Memburu Harun Masiku, ICW Pertanyakan Keseriusan KPK

Banner Infografis Menanti KPK Tangkap Buron Internasional Harun Masiku (Liputan6.com/Abdillah)

Liputan6.com, Jakarta - Mantan calon anggota legislatif (caleg) PDIP Harun Masiku hingga kini belum tertangkap. Tersangka kasus suap penetapan anggota DPR RI melalui pergantian antar-waktu (PAW) ini masih menjadi buronan lembaga antirasuah.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan keseriusan lembaga yang dipimpin Komjen Pol Firli Bahuri ini dalam menangkap buronan tersebut. Pasalnya, menurut ICW, sudah 650 hari KPK belum juga berhasil menangkap penyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Pada hari ini, 19 Oktober 2021, genap 650 hari Harun Masiku belum dapat ditangkap oleh KPK. Tentu ini semakin menguatkan dugaan masyarakat bahwa KPK sedari awal memang tidak mempunyai niat untuk menuntaskan perkara suap pergantian antar waktu anggota DPR RI," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (19/10/2021).

Menurut Kurnia, setidaknya ada dua hal yang membuat ICW berpandangan demikian. Pertama yakni soal rendahnya komitmen pimpinan KPK dalam mengungkap terang kasus ini.

"Ada sejumlah indikator sebelum tiba pada kesimpulan ini. Misalnya, ketika pimpinan KPK memiliki keinginan untuk memulangkan paksa penyidik perkara tersebut ke instansi asalnya, lalu gagalnya KPK saat ingin menyegel kantor PDIP, dan terakhir pemecatan sejumlah penyelidik dan penyidik yang selama ini menangani perkara tersebut melalui tes wawasan kebangsaan," kata Kurnia.

Hal kedua yang disinyalir ICW membuat pimpinan KPK enggan mengungkap kasus ini yakni lantaran pimpinan enggan mengungkap dalang di balik suap terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan. ICW menduga ada kekuatan besar yang melindungi Harun Masiku.

"Hal ini menyusul indikasi adanya pejabat teras sebuah partai politik yang terlibat. Sederhananya, jika Harun tertangkap, maka besar kemungkinan pejabat teras partai politik tersebut akan turut terseret proses hukum," kata Kurnia.

Kurnia mendesak Dewan Pengawas KPK segera memanggil dan memeriksa pimpinan dan Deputi Penindakan untuk menelusuri hambatan utama dalam pencarian Harun.

"Jika ditemukan adanya kesengajaan untuk melindungi buronan tersebut, Dewan Pengawas harus memeriksa dan menjatuhkan sanksi etik kepada mereka," kata Kurnia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melayangkan permintaan red notice untuk buronan kasus dugaan suap Harun Masiku kepada Interpol. Meski demikian, nama yang bersangkutan tak ada dalam situs Interpol.

2 dari 3 halaman

Red Notice Harun Masiku Berlaku 5 Tahun

Polisi masih mengejar buron kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR RI Harun Masiku lewat berbagai cara, termasuk penerbitan red notice. Status tersebut pun dipastikan bertahan hingga lima tahun ke depan.

"Ya red noticenya masih aktif, red notice itu kan dikeluarkan setiap lima tahun, lima tahun lagi kemudian interpol akan menanyakan masih dibutuhkan atau tidak. Berarti tergantung analisa kita nanti," tutur Kadiv Hubinter Polri Irjen Johny Asadoma di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (28/9/2021).

Menurut Johny, sejauh ini keberadaan Harun Masiku masih belum terdeteksi meski red notice sudah diterbitkan dan disebat ke 194 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Setiap negara yang menerima red notice itu memang dia punya kewajiban untuk mencari, dan apabila menemukan itu melakukan koordinasi dengan negara peminta, kemudian akan mengirim kembali kepada negara peminta. Nah sekarang ini masih prosesnya berjalan," jelas Johny.

3 dari 3 halaman

Kilas Balik Kasus Harun Masiku

Terkait Harun Masiku, 7 Jam Yasonna H Laoly Diperiksa KPK

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy (kedua kiri) bersama Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun usai memberi keterangan terkait penetapan status tersangka pada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto di Jakarta, Selasa (24/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP HIMA Persis) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Harun Masiku
Buronan KPK