Busyro Muqoddas Buka-bukaan soal Kaitan Bisnis Tambang dengan Pelemahan KPK

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas menyatakan, pelemahan KPK diduga turut melibatkan kepetingan-kepentingan rezim saat ini untuk kembali melanjutkan kekuasaannya di 2024, seperti halnya kepentingan bisnis tambang oleh oligarki.

Dugaan Busryo Muqoddas didukung salah satu faktor menonjol adanya perubahan paling signifikan ketika periode 2008 hingga Ketua KPK Agus Raharjo, di mana sektor tambang selalu menjadi prioritas dari para pimpinan lembaga antikorupsi kala itu.

"Mengapa karena, perampokan-perampokan dengan cara eksploitasi, dengan berbagai sumber tambang itu dilakukan oleh kelompok-kelompok oligarki bisnis dan oligarki politik yang berkelit dan bertemali sangat erat," ujar Busryo saat diskusi ‘Historis TWK KPK dan Peta Besar Pelemahan Pemberantasan Korupsi’ yang diselenggarakan ICW, Kamis (21/10/2021).

Busyro mengatakan, data yang kala itu dia temukan, setidaknya dari 12 ribu Izin Usaha Penambangan (IUP), terdapat kurang lebih 3 ribu usaha tambangnya bermasalah. Namun itu lantas berubah dan tak menjadi konsen di masa kepemimpinan Ketua KPK Firli Bahuri.

Alhasil, dia melihat jika masalah pertambangan ini seperti by desain atau ada yang merencanakannya. Terlebih, bisnis tambang bukanlah sesuatu yang kecil, belum lagi soal dampak kerusakan alam.

"Bahwa sektor-sektor yang sudah disentuh oleh pimpinan KPK sebelum Firli Bahuri itu adalah sektor-sektor yang sangat memberikan hasil yang luar biasa. Kepada siapa pun juga yang sangat berkeinginan agar rezim ini bisa berkelanjutan pada Pemilu 2024 yang akan datang," ujarnya.

"Dan itu diperlukan dana yang besar, dan dana yang besar itu, dana yang dari sektor tambang itu," lanjutnya.

Sementara, kata Busyro Muqoddas, demi melanggengkan rencana tersebut, alhasil KPK menjadi sasaran untuk dilemahkan. Karena komisi antirasuah tersebut adalah satu-satunya lembaga penegak hukum yang masih independen saat itu.

"Maka dalam logika mereka KPK harus diluluhlantakkan dan itu melalui revisi UU KPK, dimana dengan UU 19 tahun 2019 secara kelembagaan KPK sudah lumpuh. Secara SDM dengan dipaksa ASN-nisasi lumpuh, masih belum puas syahwat politik mereka ya lalu dengan TWK (Tes Wawasan Kebangsaan). TWK yang sebetulnya mencerminkan penistaan dengan Pancasila dan kebangsaan itu lah dipaksaan sedemikian rupa," bebernya.