HEADLINE: Saling Sindir PDIP-Demokrat Terkait Kinerja Presiden, Lumrah atau Kontraproduktif?

Pengamat politik dari The Habibie Center Bawono Kumoro menilai, polemik yang terjadi sekarang masih dalam tahap lumrah. Terlebih jelang pagelaran Pemilu 2024.

"Partai sudah mulai jualan. Isu, calon, figur, dan minimal penjajakan, kerja sama dengan partai lain. Dalam periode 5 tahun, pasti setiap menginjak tahun ketiga, ini kan tahun keduanya Pak Jokowi-Ma'ruf, sudah riuh dan gaduh lah," ujar dia saat dihubungi Liputan6.com, Senin (25/10/2021).

Dia juga menyoroti sejauh mana konstelasi politik antara PDIP dengan Demokrat ini bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, hal tersebut tergantung dari isu yang dimainkan kedua pihak.

"Seberapa mencerdaskannya polemik politik bagi masyarakat, tergantung apa yang dipolemikkan. Kalau yang dipolemikkan hal yang remeh temeh, misalnya soal koalisi yang sifatnya kosmetik, itu enggak akan mencerdaskan, enggak banyak manfaat. Kalau sifatnya soal ide, gagasan, track record, kinerja masa lalu, kinerja masa sekarang, itu lebih mencerdaskan," terang Bawono.

Ia menuturkan, prestasi kinerja Jokowi dalam pembangunan infrastruktur memang lebih unggul ketimbang era SBY. Namun demikian, data itu bisa sepadan kalau dibandingkan dengan kebijakan lainnya.

"Perbandingan secara empiris, riset penelitian, berbanding berapa jembatan yang dibangun, berapa jalan yang dibangun, infrastruktur, zaman SBY dan Jokowi, lebih unggul Jokowi. Tapi berimbang ada juga perbandingan misalnya berapa hasil utang antar dua periode itu," jelas Bawono.

"Kalau yang dibandingkan seperti itu, menambah knowledge publik, mencerdaskan. Karena data-data itu terbuka, ada di BPS di lembaga lain, dan sebagainya," tegasnya lagi.

Dia berharap agar saling sindir PDIP dengan Demokrat ini akan berakhir dengan hasil konstruktif. Kedua pihak hendaknya lebih mengemukakan ide yang dapat mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Kita lihat bagaimana ke depan berbalas sindirnya itu, apakah kayak dulu-dulu lagi, berbalas sindirnya enggak jelas ujungnya. Atau berbalas sindirnya semakin mendekati 2024 itu hal-hal yang sifatnya mencerdaskan, ide, tawaran program, kinerja. Mudah-mudahan begitu," ujar dia.

Agar perbandingan prestasi Jokowi dan SBY ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya menawarkan beasiswa bagi yang ingin melakukan kajian akademis. Hal tersebut disampaikan Hasto merespons sindiran dari Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani yang menilai dirinya tertidur selama kepemimpinan SBY.

Menurut Hasto, diperlukan kajian akademis agar nantinya perbandingan kinerja antara SBY dan Jokowi menjadi objektif dan tidak saling klaim saja.

Dia mengatakan, secara pribadi terkejut dengan banyaknya orang melamar untuk mendapatkan beasiswa yang secara khusus mengkaji perbandingan kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

Sebelumnya, Hasto menawarkan memberikan beasiswa untuk membandingkan kepemimpinan Presiden Jokowi dan SBY.

"Peminatnya sangat banyak, mencapai 53 orang. Sebagian besar mengambil program S2 dan S3 dan berasal dari kalangan perguruan tinggi ternama. Ada dari Universitas Indonesia, UGM, Universitas Airlangga, UIN Banda Aceh, hingga dari Oslo University, Manila University, Universiti Sains Malaysia," kata dia dalam keterangannya, Senin (25/10/2021).

"Kajian penelitian antara lain mencakup ilmu pemerintahan, politik, kebijakan publik, kepemimpinan, psikologi, manajemen, kelembagaan organisasi pemerintahan dan lain-lain," sambungnya.

Hasto menuturkan, keseluruhan penelitian penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

"Dalam kaitannya dengan kepemimpinan nasional, hasil penelitian itu nantinya sangat penting sebagai bagian pendidikan politik bangsa tentang proses menjadi pemimpin, kapasitas pemimpin, prestasi pemimpin, tanggung jawab dan bagaimana legacy seorang presiden diambil. Apakah kepemimpinan seorang presiden benar-benar untuk bangsa dan negara atau hanya untuk kepentingan popularitas semata," kata dia.

Hasto menuturkan, berbagai kajian terkait kualitas pemilu selama kepemimpinan seorang presiden juga penting, misalnya mengapa dalam era demokrasi dengan kompetisi yang sangat ketat, pada tahun 2009 ada Prapol yang mencapai kenaikan perolehan suara 300%.

Disebutnya, penelitian ini menarik. Apakah hal tersebut sebagai hasil kerja organisasi atau campur tangan kekuasaan.

"Penelitian tentang kualitas pemilu sangat penting, mengingat saat ini sedang dibahas tahapan Pemilu. Bagi PDI Perjuangan upaya peningkatan kualitas Pemilu menjadi tema kajian akademis yang sangat menarik karena obyektif dan bisa metodologinya bisa dipertanggungjawabkan secara akademis," kata Hasto.

Sebelumnya Hasto Kristiyanto membuka pendaftaran beasiswa untuk masyarakat. Beasiswa itu ditujukan untuk memperbandingan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beasiswa itu diakui Hasto dari kocek pribadinya. 

Saling serang antara PDIP dengan Demokrat sudah sering terjadi. Yang teranyar dan menyedot perhatian terkait Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut Jokowi lebih cepat mengambil keputusan dibanding SBY yang banyak melakukan rapat tanpa hasil.

"Pak Jokowi punya kelebihan dibanding pemimpin yang lain. Beliau adalah sosok yang turun ke bawah, yang terus memberikan direction, mengadakan ratas (rapat kabinet terbatas) dan kemudian diambil keputusan di rapat kabinet terbatas," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis 21 Oktober 2021.

Dua hari berselang, amunisi serangan kembali diluncurkan. Kali ini Ia menyoroti hasil kerja Jokowi pada sektor pembangunan infrastruktur yang lebih unggul ketimbang SBY.

Ia bahkan menceritakan pengalamannya ketika berkunjung ke Solo, Jawa Tengah. Dirinya mengaku kaget saat melihat banyak orang Jawa Timur berkunjung ke Solo karena infrastrukturnya bagus.

"Mereka mengatakan orang Surabaya banyak yang sarapan di Solo karena infrastruktur konektivitas yang terbangun dengan sangat baik dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Ini tidak terjadi zaman Presiden SBY," kata Hasto di sela-sela kegiatan sunatan massal di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu 23 Oktober 2021.

Selain itu, kata Hasto, kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tengah pandemi Covid-19 sudah terbukti berhasil menyeimbangkan antara kesehatan dan ekonomi. Menurutnya, lembaga internasional dan dunia mengakui hal tersebut.

"Presiden Jokowi memilih adanya keseimbangan. Tidak mengorbankan perekonomian rakyat. Tetapi pada saat bersamaan, upaya-upaya mitigasi pandemi ini dilakukan dengan baik," ucapnya.

Hasto lalu membandingkan antara Indonesia dan Malaysia. Kata dia, Indonesia yang penduduknya berkali-kali lipat dari Malaysia, justru jauh lebih besar dalam kemampuan dalam menanggulangi Covid-19.

"Bahkan dunia juga memberikan apresiasi kepada Pak Presiden Jokowi. Bahkan beliau sekarang juga terus menggelorakan semangat dengan turun ke daerah agar pertumbuhan ekonomi dalam fase new normal tetap dapat dilakukan dengan baik," ucapnya.

"Artinya kepemimpinan yang mengombinasikan antara mitigasi pandemi dan mendorong perekonomian rakyat tetap tumbuh dan berkembang," jelas Hasto.

Sindiran ini kemudian ditanggapi Partai Demokrat. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengatakan, bahwa membandingkan dua presiden adalah hal yang tidak etis.

“Terlalu ini sebenarnya, membanding-bandingkan presiden satu dengan presiden lainnya itu tidak etis. Karena bagaimanapun juga setiap presiden itu memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dan masing-masing presiden memiliki keunggulan dan kelemahan,” kata Syarief kepada wartawan, Minggu 24 Oktober 2021.

Syarif menegaskan pihaknya menghargai semua presiden Indonesia, tidak hanya terhadap SBY. “Partai Demokrat sangat menghargai semua presiden dan mantan-mantan presiden Indonesia,” katanya.

Syarif mengingatkan bahwa tiap pemimpin punya cara kepemimpinan masing-masing dan tidak bisa dibandingkan satu sama lainnya.

“Setiap presiden memiliki gaya masing-masing. Tidak bisa gayanya SBY diminta supaya dilakukan oleh Jokowi atau gayanya Ibu Mega harus diikuti oleh SBY, tidak bisa. Ibu Mega ya Ibu Mega, SBY ya SBY, Jokowi ya Jokowi,” ujarnya.

Sedangkan Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut,  Presiden keenam RI, SBY tak menunjukkan prestasinya ke masyarakat saat menjabat selama 10 tahun.

Hal ini disampaikan Herzaky menjawab sindiran PDIP yang menyebut bahwa pemerintahan 10 tahun lalu hanya sering melakukan rapat tanpa mengambil keputusan.

 "Memang pemerintahan SBY dulu, tidak merasa perlu koar-koar punya prestasi ini itu. Karena masyarakat sendiri yang merasakan langsung," kata Herzaky dikutip dari siaran persnya, Sabtu 23 Oktober 2021.

Dia lalu mencontohkan sejumlah hal yang dilakukan SBY selama 10 tahun memimpin Indonesia. Salah satunya, penanganan tsunami Aceh yang diapresiasi bukan saja oleh masyarakat Indonesia, melainkan juga dunia internasional.

"(Penanganan tsunami Aceh) Dianggap sebagai penanganan terbaik untuk bencana, dan dijadikan kajian di berbagai negara sebagai best practices," jelasnya.

Tak hanya itu, Herzaky menyampaikan pemerintahan SBY juga berhasil mengangkat 1,1 juta guru honorer menjadi PNS. Menurut dia, pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi seharusnya bisa melanjutkan kebijakan yang lebih baik serta bermanfaat untuk masyarakat.

"Kalau untuk era sekarang, seharusnya bisa lebih baik, bukan malah mundur jauh ke belakang," ucap Herzaky.

Dia pun meminta pemerintahan Jokowi untuk fokus bekerja dan membenahi berbagai kebijakan yang kurang dirasakan masyarakat. Sebab, rakyat masih banyak yang susah, menjadi pengangguran, dan kemiskinan meningkat drastis dimana-mana.

"Mari bergandengan tangan, satukan kekuatan dari semua elemen, agar bangsa ini bisa segera bangkit, dari keterpurukan akibat pandemi dan krisis kesehatan," tutur Herzaky.