PTM Terbatas, PGRI Minta Sekolah Lakukan Evaluasi Berkala

FOTO: Pemberlakuan Pembelajaran Tatap Muka di Surabaya — Guru menyapa para siswa sebelum mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) di sebuah sekolah di Surabaya, Jawa Timur, Senin (6/9/2021). Pemerintah kembali membuka sekolah di tengah pandemi COVID-19. (JUNI KRISWANTO/AFP)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi meminta agar sekolah menerapkan protokol kesehatan yang ketat saat pembelajaran tatap muka terbatas (PTM terbatas). Dia juga meminta agar sekolah melakukan evaluasi berkala.

"Evaluasi harus dilakukan secara berkala. Pelaksanaan swab maupun PCR harus dilakukan pada warga sekolah, " ujar Unifah di Jakarta, Senin (25/10/2021).

Selain itu, dia meminta agar pelaksanaan testing, tracing dan treatment (3T) tidak dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pembiayaan hendaknya dilakukan juga dengan bantuan pemerintah daerah (pemda).

"Karena dana BOS digunakan untuk pembelajaran dan itu juga mepet, oleh karenanya jangan dibebankan pada dana BOS untuk 3T, " ujar dia seperti dikutip dari Antara.

Unifah juga meminta agar pembiayaan 3T sepenuhnya dibebankan pada pemerintah untuk melindungi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga sekolah lainnya.

Pemerintah tak akan menghentikan PTM meski ditemukan klaster PTM di sejumlah sekolah, kecuali sekolah tersebut menjadi klaster Covid-19. Banyaknya siswa yang terpapar lantaran masih banyak siswa yang belum divaksin.

2 dari 3 halaman

Agar Tak Terjadi Gelombang Ketiga

Unifah juga menegaskan, untuk mencegah agar gelombang ketiga Covid-19 tak terjadi, maka pelaksanaan PTM terbatas harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Jika ada kasus konfirmasi positif di satu sekolah, maka sekolah itu harus ditutup untuk sementara.

"Jika ada klaster, satu sekolah itu yang ditutup jangan satu kelas saja," kata dia.

3 dari 3 halaman