HEADLINE: Megawati Sentil Kader PDIP yang Tidak Loyal, Siapa yang Disasar?

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melarang kadernya untuk bicara ihwal calon presiden dan calon wakil presiden. Instruksi ini disampaikan lewat surat bernomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 tertanggal 11 Agustus 2021 yang diteken Megawati dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Edaran perihal "Penegasan Komunikasi Politik" itu diperuntukkan bagi DPP PDIP, anggota Fraksi PDIP di DPR, DPD dan DPC PDIP, anggota Fraksi PDIP DPRD provinsi dan kabupaten kota, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dari PDIP, alias seluruh kader partai banteng.

"Agar semua kader berdisiplin untuk tidak memberikan tanggapan terkait calon presiden dan calon wakil presiden, pelanggaran atas ketentuan ini akan diberikan sanksi disiplin partai," demikian tertulis dalam surat tersebut.

Instruksi ini merujuk pada surat DPP PDIP nomor 2997, 2998, 2999/IN/DPP/VI/2021 tertanggal 17 Juni 2021 perihal komunikasi politik dan mencermati dinamika politik internal partai. Megawati menegaskan kepada seluruh jajaran tiga pilar PDIP di tingkatan masing-masing bahwa calon presiden dan calon wakil presiden merupakan hak prerogatif ketua umum.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 15 huruf f Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Tahun 2019. "Dalam melaksanakan kepemimpinannya, Ketua Umum bertugas, bertanggung jawab dan berwenang serta mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan calon presiden dan/atau calon wakil presiden," demikian petikan ketentuan yang tertulis dalam surat tersebut.

Megawati menyatakan skala prioritas partai saat ini adalah membantu rakyat di dalam menangani seluruh dampak pandemi Covid-19. Ia menyampaikan, peningkatan jumlah pasien Covid-19 sangat serius dan sudah menjadi tugas bersama agar seluruh anggota dan kader partai banteng bahu-membahu dan bergotong-royong membantu rakyat.

"Demikian penegasan ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai," pungkas Megawati dalam edaran itu.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan adanya instruksi tersebut. Ia menegaskan kongres sudah mengamanatkan kepada Megawati selaku ketua umum untuk memutuskan calon presiden dan wakil presiden yang akan datang.

Hasto juga menyebut, kehendak rakyat adalah panduan yang baik dalam menentukan calon pemimpin ke depan. Namun, ujarnya, skala prioritas PDIP saat ini untuk menangani pandemi Covid-19 dan konsolidasi partai.

"Karena untuk menjadi pemimpin di republik ini betul-betul muncul sebagai kehendak rakyat, ada campur tangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mekanisme partai kongres sudah mengamanatkan kepada Ibu Ketua Umum untuk memutuskan," ujar Hasto, Selasa, 24 Agustus 2021.

Tak perlu menunggu lama, edaran itu langsung memunculkan korban, yang tak lain kader Partai Banteng sendiri. Pihak DPP PDIP pun langsung memanggil yang bersangkutan karena dinilai tak mengindahkan edaran tersebut.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang kehormatan, Komaruddin Watubun, menyatakan pihaknya meminta keterangan kepada Albertus Sumbogo, pengurus partai di Jawa Tengah yang mendeklarasikan kelompok relawan pendukung Ganjar Pranowo.

"Kita panggil untuk klarifikasi yang bersangkutan. Namun kita tadi panggil juga beberapa anggota DPR RI yang kurang aktif rapat karena alasan pandemi," kata Komaruddin Watubun, Jumat (15/10/02021).

Menurut dia, pemanggilan itu dilakukan sebagai bagian dari mekanisme internal partai. Sebab hasil Kongres Partai mengamanatkan soal calon presiden-cawapres diputuskan sepenuhnya oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Sehingga siapapun kader partai sejak awal sudah diinstruksikan untuk tak terlibat dalam deklarasi-deklarasi kelompok relawan capres-cawapres.

"Ketentuan ini berlaku untuk seluruh kader partai," kata Komaruddin.

"DPP PDIP dalam rangka menegakkan disiplin partai akan memanggil anggota dan kader Partai yang melakukan deklarasi capres dan cawapres sebelum pengumuman resmi Partai," imbuhhnya.

Lebih lanjut, Komaruddin mengatakan semua kader dan pengurus partai terikat mutlak dengan keputusan kongres yang menyerahkan mandat penentuan capres-cawapres kepada ketua umum. Sehingga DPP PDIP sudah berkali-kali meminta kader, termasuk kepada publik, untuk bersabar menunggu keputusan akhir.

Sebab keputusan mengenai capres-cawapres memerlukan proses kontemplasi.

"Tentu jika tak melaksanakan aturan, akan didisiplinkan," kata Komaruddin.

"Berdemokrasi itu dengan ketaatan terhadap konstitusi, pranata demokrasi dan kultur demokrasi yang dibangun. Partai sungguh-sungguh menyiapkan calon pemimpin dan segala sesuatunya dilakukan dengan kalkulasi yang matang. Bagi anggota Partai yang tidak sabar dan bertindak diluar koridor mekanisme yang ada, tentu saja disiplin akan ditegakkan," pungkasnya.

Kondisi PDI Perjuangan memang sedang panas dingin. Jelang Pilpres 2024 yang masih tiga tahun lagi, partai ini memang disibukkan dengan munculnya sejumlah nama di internal partai yang digadang-gadang bakal jadi capres. Bahkan, ada pengurus PDIP yang terang-terangan menegaskan dukungannya kepada sosok atau tokoh tertentu.

Kontan saja hal ini membuat berang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang merasa kewenangannya telah dilangkahi. Masalahnya sederhana, PDIP telah menyerahkan urusan pemilihan capres dari PDIP ini bulat-bulat ke sang Ketua Umum. Jadi, haram bagi kader atau anggota mendahului titah Megawati.

Untuk menegakkan hak prerogatif yang didapatnya dalam Kongres PDIP yang kemudian dituangkan dalam AD-ART partai itu, Megawati pun bereaksi. Dia meminta anak buahnya solid dan patuh terhadap peraturan partai. Dia mengatakan, jika kader PDIP tidak loyal dan tidak mau menjalankan tugas partai, sebaiknya mengundurkan diri.

"Tentu aturan partai itu siapa sih yang bertanggung jawab, ketum, saya. Jadi kalau Anda tidak loyal atau tidak mau menjalankan tugas partai, ya jangan jadi orang partai," kata Megawati dalam peresmian Taman UMKM Bung Karno dan kantor partai secara daring, Kamis (28/10/2021).

Megawati mengaku enggan memecat kader yang melanggar aturan. Ia menyarankan anak buahnya yang sudah tidak loyal dengan PDIP mengundurkan diri.

"Saya sering sekali mengatakan, sudah mereka kalau ndak suka lagi sama PDIP silakan mengundurkan diri. Daripada saya capek pecat-pecat, mengundurkan diri saja, sudah selesai, itu hak kalian, daripada saya pecati," kata Megawati.

Megawati pun heran ada kader partai yang menggugatnya setelah dipecat. Padahal kader itu sendiri yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang disusun ketika Kongres partai.

"Itu bukan saya lho yang bikin (aturan), itu kongres partai yang dihadiri oleh kalian semua. Jadi itu keputusan mutlak dari kalian semua yang diserahkan kepada saya sebagai ketum terpilih. Jadi jangan dibalik-balik," ujar Megawati.

"Jadi kalau tidak senang, tolong segera mundur, lebih gampang begitu. Karena sampai hari ini kalau ada gugatan, kami menang. Bukan saya menang, tapi partai menang. Karena menuruti AD/ART bukan saya main pecat sembarangan," pungkas Megawati.

Ini bukan kali pertama Megawati bersuara keras kepada kader dan pengurus PDIP. Tepat sebulan lalu, Megawati Soekarnoputri juga mengingatkan seluruh kadernya agar disiplin menjalankan aturan partai. Ia menyatakan kader yang tak loyal dengan partai bisa dipecat.

Presiden RI ke-5 itu mengatakan, dirinya selalu memantau semua kegiatan partai dari situation room. Ia menegaskan, pihaknya bisa saja langsung memberikan teguran kepada kader yang tidak bekerja maksimal.

"Saya bisa sebenarnya memberikan langsung teguran, tetapi menurut saya kalo sudah berlebihan, sudah kelewatan, sebagai ketum kalian baru saya memberikan sanksi," tegas Mega dalam sebuah acara virtual di kanal YouTube PDIP, Kamis (30/9/2021).

Mega mengatakan, sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), PDIP memiliki tiga bentuk sanksi. Sanksi pertama berupa teguran. Menurutnya, sanksi ini merupakan yang paling ringan. Jika setelah diberi teguran kader yang bersangkutan masih belum mau mendengarkan, maka partai akan menjatuhkan sanksi peringatan.

"Kalau sudah diberi peringatan sama saja tetap nggak mau menjalankan disiplin partai, akhirnya dinaikkan, yaitu dinonaktifkan dari penugasannya," terang Mega.

Menurut Mega, sanksi itu pasti diberikan kepada kader yang tidak loyal. Oleh sebab itu, ia menyarankan jika kader tersebut sudah tidak loyal, maka sebaiknya langsung mengundurkan diri.

"Yang paling tinggi adalah sanksi pemecatan. Itu sudah pasti dilakukan bagi mereka yang tidak loyal pada partai. Jadi saya selalu di dalam, baik rapat atau pertemuan, saya selalu mengatakan kalau tidak cocok ikut PDIP, sebaiknya segera saja mundur, menyerahkan KTA (kartu tanda anggota)," jelas dia.

"Karena kalau tidak, sanksi terberat adalah pemecatan. Jadi kan lebih baik begitu, kalau mundur masih lebih terhormat ketimbang dipecat," sambung putri Presiden RI pertama Soekarno itu.

Namun begitu, di kedua kesempatan itu, Megawati tak pernah secara tegas menyebutkan sosok kader yang tak loyal itu. Jangankan menyebut nama, menjelaskan bentuk ketidakloyalan kader PDIP saja juga tak ada diberikan kisi-kisinya. Akhirnya, publik hanya bisa menebak-nebak, ini beneran ancaman atau hanya gertakan.