PSI: Pemerintah Minta Google Hapus Konten Untuk Lindungi Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai permintaan pemerintah kepada Google untuk menghapus konten-konten yang dianggap negatif sebagai tindakan yang wajar dan tidak keluar dari koridor demokrasi.

“Langkah ini diperlukan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan di internet,” ujar Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo, Jumat (29/10/2021).

Hal itu merespons hasil rilis dari Google yang menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama negara yang meminta penghapusan data pada platform-nya.

Pada semester pertama 2021 pemerintah mengajukan penghapusan 254.691 konten, 21.600 di antaranya sudah dihapus oleh Google. Beberapa pihak menilai tindakan ini sebagai tanda bahwa pemerintahan saat ini antikritik.

Sigit menyatakan terdapat pembelokan isu dalam kasus ini, karena konten yang selama ini diblokir adalah konten-konten yang melanggar hukum seperti pornografi, perjudian, penipuan, berita bohong, hingga konten yang berisi ujaran kebencian dan terorisme.

"Blokir dan permintaan penghapusan konten semacam ini sudah dilakukan Indonesia sejak sebelum pemerintahan Presiden Jokowi," ungkap Sigit.

Sigit mencontohkan, minggu lalu Kominfo juga meminta kepada Google dan Apple untuk menghapus semua aplikasi pinjaman online (pinjol) ilegal dari Play Store dan Apple Store.

“Konten-konten berbahaya semacam ini yang diminta dihapus oleh Google, bukan konten yang mengkritisi program dan kinerja pemerintah,” ujarnya.

Masih menurut Sigit, konten yang diblokir oleh pemerintah mayoritas masih berisi pornografi, perjudian, dan penipuan.

“Karena Google sudah melarang konten-konten pornografi, otomatis pemerintah sekarang lebih banyak meminta penghapusan untuk konten penipuan dan kejahatan ekonomi. Ini diperlukan untuk melindungi pengguna internet kita yang masih rentan terkena penipuan,” tuturnya.