Jokowi: Indonesia Ingin G20 Pimpin Kerja Sama Atasi Perubahan Iklim

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai penanganan perubahan iklim dan lingkungan hidup, hanya bisa dilakukan dengan bekerja sama dalam tindakan nyata, bukan saling menyalahkan. Oleh sebab itu, kata Jokowi, Indonesia ingin G20 memimpin dunia untuk bekerja sama mengatasi perubahan iklim.

"Indonesia ingin G20 memberikan contoh, Indonesia ingin G20 memimpin dunia, dalam bekerja sama mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan dengan tindakan nyata," kata Jokowi saat berbicara dalam KTT G20 sesi II dengan topik perubahan iklim, energi dan lingkungan hidup di La Nuvola Roma Italia, Minggu, (31/10/2021).

Menurut dia, G20 harus menjadi katalisator pemulihan hijau dan memastikan tidak ada satu pihak pun yang tertinggal. Jokowi mengatakan bahwa penanganan perubahan iklim harus diletakkan dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan.

Bahkan, dia menyampaikan penanganan perubahan iklim harus bergerak maju seiring dengan penanganan berbagai tantangan global lainnya. Misalnya, pengentasan kemiskinan dan pencapaian target SDGs.

"Saya paham, sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia memiliki arti strategis dalam menangani perubahan iklim. Posisi strategis tersebut kami gunakan untuk berkontribusi," ujarnya.

"Deforestasi di Indonesia dapat ditekan ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia telah melakukan rehabilitasi 3 juta hektar _critical land_ pada 2010-2019,” sambung Jokowi.

Pada kesempatan itu, Jokowi menuturkan Indonesia telah menargetkan _Net Sink Carbon_ untuk sektor lahan dan hutan selambat-lambatnya tahun 2030 dan “Net Zero” di tahun 2060 atau lebih cepat.

Kawasan _Net Zero_ mulai dikembangkan termasuk pembangunan _Green Industrial Park_ di Kalimantan Utara seluas 13.200 hektar, yang menggunakan energi baru terbarukan dan menghasilkan _green product_.

“Tata kelola yang baik di tingkat global untuk penerapan _carbon pricing_ perlu segera agar sesuai dengan tujuan Persetujuan Paris dan memberikan insentif bagi partisipasi swasta dengan memperhatikan kapabilitas dan kondisi tiap negara," tuturnya.

Adapun saat ini Indonesia sedang dalam tahap akhir penyelesaian regulasi mengenai _carbon pricing_. Hal ini sebagai upaya untuk mendukung pemenuhan komitmen target NDCs.