Anas Urbaningrum Bakal Reborn Lewat PKN?

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menyatakan tak ada kekhawatiran sama sekali di Demokrat terkait lahirnya PKN.

"Kami menyambut baik lahirnya partai-partai baru di panggung politik nasional, termasuk Partai Kebangkitan Nasional (PKN). Ini adalah manifestasi dari hak politik yang sebagian dari mereka adalah mantan kader Demokrat. Tak ada kekhawatiran sama sekali,” kata Kamhar saat dikonfirmasi, Senin (1/11/2021).

Kamhar menyebut Demokrat juga tidak khawatir dengan persiangan elektoral dengan partai manapun, termasuk PKN.

"Tak ada kekhawatiran akan terjadinya persaingan dengan terbentuknya PKN ini, termasuk secara elektoral,” ujar dia.

Selain itu, menurut Kamhar pihaknya juga menghormati keputusan Gede Pasek bergabung ke PKN. 

"Kami juga menghormati keputusan Bli Gede Pasek yang meninggalkan posisi sebagai Sekjen di Partai Hanura kemudian bergabung dan didaulat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara. Pilihan ini tentunya telah dipertimbangkan dan dikalkulasi secara matang,” kata dia.

Menurut Kamhar, langkah yang diambil para kader Demokrat yang mendirikan PKN justru lebih ksatria dengan mendirikan partai baru, dibandingkan membajak partai yang telah berdiri seperti yang dilakukan Moeldoko.

"Itu pilihan jalan yang terhormat. Kami reskpek dengan politisi-politisi seperti ini. Bukan mengambil jalan pintas untuk “membegal” Parpol lain sebagai mana dilakukan KSP Moeldoko dan kaki tangannya yang memilih jalan pintas dengan cara-cara yang ilegal dan melawan hukum,” tandasnya

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan Demokrat mengapresiasi langkah para loyalis Anas Urbaningrum yang mendirikan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Dia mengatakan, jalur mendirikan partai politik adalah jalur yang benar untuk sama-sama membangun negara.

"Yang ingin mengekspresikan dirinya ikut serta membangun negara kita bersama-sama, lewat jalur partai politik, itulah yang benar, dan untuk kita dukung, kita respon, kita ucapkan selamat datang karena kompetisi ini perlu agar baik kualitas demokrasi kita. Siapapun dia ndak ada soal," ujar Hinca di DPR, Senin (1/11/2021).

Hinca pun tak khawatir jika PKN akan menggembosi elektoral partai Demokrat. Sebabnya kata Hinca, Demokrat sudah berdiri 20 tahun lamanya.

"Tidak, karena Demokrat sendiri kan sekarang sudah 20 tahun, kami sudah, paling tidak kalau dilihat anak laki, ini sudah berumur 20 tahun, gagah anak muda. Kalau perempuan dia cantik, itu makanya selalu kita sebut muda adalah kekuatan. Karena umurnya baru 20 tahun," ujar Hinca.

Menurutnya, semua warga negara bebas ingin mendukung partai mana saja yang terdaftar secara resmi. 

"Saya kira dari namanya saja juga jauh ya, dan kalau disebutkan istilah-istilah apakah loyalis atau istilah apapun, saya kira setiap warga negara bebas memilih partai mana yang dia akan digunakan sebagai cara-cara dia mengekspresikan sikap politiknya," ujarnya.

Mantan Wakil Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat Muhammad Rahmad pernah menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan kudeta terhadap Anas Urbaningrum lewat jalur hukum.

Diketahui, Anas Urbaningrum menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2010-2013. Anas diganti dari posisi tersebut setelah terjerat kasus korupsi Hambalang.

Dia bilang, SBY mengkudeta Anas lewat jalur hukum setelah gagal melalui cara politik.

Hal yang sama juga dikatakan mantan politikus Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun. Dia menuding SBY melakukan kudeta pada Kongres Luar Biasa (KLB) tahun 2013 yang menggantikan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum.

Anas, yang menjadi ketua umum hasil Kongres II tersandung masalah hukum. SBY yang ketika itu menjabat sebagai ketua dewan pembina dan Presiden RI mengambil kekuasaan Anas yang belum terjerat status tersangka. SBY membentuk presidium sebagai ketua dan Anas sebagai wakil ketua.

"SBY selaku ketua dewan pembina Partai Demokrat dan juga Presiden RI mengambil kekuasaan Anas Urbaningrum dengan cara membentuk presidium dimana ketuanya SBY, wakil ketua Anas Urbaningrum yang tidak memiliki fungsi lagi menjalankan roda partai Demokrat sebagai Ketum," kata Jhoni.

"Inilah kudeta yang pernah terjadi di Partai Demokrat," imbuhnya.

Kemudian KLB pertama digelar di Bali tahun 2013. SBY menggantikan Anas yang terjerat kasus hukum sebagai ketua umum. SBY mengatakan, hanya melanjutkan kepemimpinan Anas hingga 2015.

Ketika itu, Jhoni bercerita dirinya diperintah SBY untuk membujuk Marzuki Alie agar tidak maju sebagai kandidat ketua umum. Padahal, Marzuki mendapatkan suara terbesar kedua setelah Anas saat Kongres II.

"Beliau (SBY) mengatakan hanya akan meneruskan sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum, sehingga saya, Jhoni Allen Marbun, diperintahkan oleh SBY untuk membujuk Marzuki Alie yang saat itu menjabat ketua DPR RI untuk tidak maju sebagai kandidat Ketua Umum Partai Demokrat. Padahal, pada Kongres II 2010 memperoleh suara kedua terbesar setelah Anas Urbaningrum," ungkapnya.

Namun, hal ini dibantah oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Ia mengatakan, sejarahnya SBY justru melindungi Anas.

"Kalau dibilang Bapak SBY kudeta Anas, sejarah Partai Demokrat justru melindungi Anas," katanya.

Herzaky bercerita, DPD dan DPC Partai Demokrat saat itu meminta Kongres Luar Biasa terhadap Anas. Namun, hak Anas dilindungi oleh majelis tinggi ketika itu, meski kasusnya menyebabkan elektabilitas Partai Demokrat terus turun.

"Permintaan DPD dan DPC agar Anas di KLB-kan justru haknya dilindungi oleh majelis tinggi waktu itu, meskipun elektabilitas Partai Demokrat turun terus waktu itu karena kasus Anas," jelasnya.

Anas masih diterpa isu dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Majelis Tinggi Partai Demokrat berupaya menyelamatkan hak Anas sebagai ketua umum, hingga akhirnya posisinya sulit karena menjadi tersangka.

"Karena Anas baru diterpa isu dan belum menjadi tersangka. Majelis Tinggi Partai lakukan penyelamatan hak Anas sebagai ketum sampai akhirnya Anas sulit diselamatkan karena posisi tersangka. Itu ada dalam AD ART," jelas Herzaky.

Anas sendiri pada 24 September 2014 divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Anas diseret ke meja hijau terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, kasus pencucian uang, serta proyek lain.

Kemudian dalam perjalanannya, Anas mengajukan PK dan dikabulkan oleh MA. Dalam putusan PK itu Anas juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 57 miliar, ditambah USD 5,261 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harta bendanya akan dirampas untuk menutupi uang pengganti.

Bila asetnya tidak cukup, hukuman Anas ditambah 2 tahun penjara. Hak politik Anas juga dicabut selama 5 tahun usai menjalani masa pidana pokok.