8 Hal Terkait Cuitan Peter Gontha soal Garuda Indonesia

Mantan Anggota Dewan Komisaris Garuda Indonesia Peter Gontha, mempertanyakan langkah Garuda Indonesia yang mengeluarkan uang di luar batas untuk menyewa pesawat.

Peter meminta pertanggungjawaban dari Garuda Indonesia soal harga sewa pesawat Boeing 777 yang lebih besar dua kali lipat dari harga pasaran.

Pernyataan Itu dikeluarkannya melalui akun Instagram @petergontha. Atas izin yang bersangkutan, Liputan6.com dipersilakan untuk mengutip informasi tersebut.

"Ini Boeing 777, harga sewa di pasar rata-rata USD 750.000 per bulan. Garuda mulai dari hari pertama bayar dua kali lipat? USD 1,4 juta per bulan. Uangnya kemana sih waktu diteken? Pingin tahu aja," tulis Peter Gontha, dikutip Jumat 29 Oktober 2021.

Postingan tersebut turut ditanggapi mantan Komisaris Garuda Indonesia lainnya, Triawan Munaf yang menampilkan sebuah emoji.

Peter lantas meminta izin kepada beliau untuk membongkar sisi internal Garuda Indonesia di depan publik.

"Pagi Pak @triawanmunaf, Garuda mau dibangkrutkan, jadi enggak apa buka-bukaan aja kan! Saya ngarang ya pak?" sebut Peter.

Triawan pun mempersilakan Peter untuk berbicara. Menurutnya, Peter lebih mengerti soal permasalahan tersebut.

"Pak Peter yang dulu mengalami, Pak Peter yang paling pantas bersaksi," ujar Triawan.

Peter kemudian membongkar adanya iuran gaib yang harus dibayar oleh seluruh pilot Garuda Indonesia setiap bulannya.

"Tahukah anda Logo ini? Setiap Awak Cockpit Garuda harus membayar iuran mulai dari Rp 200 ribu per bulan sampai Rp 500 ribu per bulan," tulis Peter.

Menurut dia, pungutan misterius tersebut sudah terjadi sejak berpuluh-puluh tahun. Namun, Peter mempertanyakan, ke mana dan untuk apa iuran bulanan ini diarahkan.

"Sudah selama berpuluh tahun, Hitung saja kalau pilot Garuda ada 1000-1500 orang. Berapa jumlahnya? Kemana uangnya? Sebaiknya di Audit," serunya.

Namun pada postingan lain, Peter juga sempat menyinggung Asosiasi Pilot Garuda Indonesia (APG) sebagai salah satu kendala dalam merestrukturisasi perusahaan penerbangan nasional.

"Saya tanggung jawa tuduhan saya ini sepenuhnya. Mereka sama sekali tidak mau menurunkan hak mereka selama Pandemi, dan semoga mereka menyadarinya. Sekarang mereka pun akan menanggung akibatnya," jelas Peter.

Kementerian BUMN angkat bicara menanggapi pernyataan mantan anggota Dewan Komisaris Garuda Indonesia, Peter Gontha yang menyebut soal penyewaan pesawat. Juga soal pengakuan Peter soal laporannya ke KPK.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengaku akan terus mendukung upaya tersebut, jika benar data soal penyewaan pesawat tersebut telah disalurkan ke KPK.

"Kami sangat mendukung kalau benar pak Peter Gontha sudah memberikan data mengenai penyewaan pesawat ke KPK," katanya kepada wartawan, Senin 1 November 2021.

Arya mengatakan, upaya tersebut sebagai langkah untuk mengetahui duduk kondisi yang sebenarnya terkait penyewaan pesawat Garuda Indonesia.

"Jadi kita dorong memang supaya mantan-mantan komisaris atau mantan direksi saat itu bisa diperiksa saja, untuk mengecek bagaimana sampai penyewaan pesawat tersebut bisa terjadi," katanya.

Ia menegaskan bahwa persoalan penyewaan pesawat ini yang jadi langkah ‘ugal-ugalannya’ Garuda Indonesia.

Arya juga mengatakan, terkait penyewaan tersebut, ada peran Peter Gontha yang ikut dalam prosesnya.

"Dan sekadar informasi juga pak Peter Gontha ikut dalam penyewaan pesawat-pesawat tersebut, dan beliau pun ikut menandatangani," ucap dia.

Meski Arya mengakui bahwa tak semua dokumen penyewaan pesawat ditandatangani oleh Peter Gontha, namun ia menekankan bahwa mantan dewan komisaris itu juga ikut terlibat dalam pemeriksaan.

"Jadi kalau bisa didorong saja supaya bisa diperiksa komisaris direksi yang pada saat itu memang bertugas disana, supaya terang bendaderang," terang dia.

Dengan ikutnya Peter, Arya mengatakan bahwa dalam kesempatan tersebut, Peter bisa sekaligus menjelaskan perkara Garuda Indonesia.

"Kita dukung bener, termasuk pak Peter Gontha-nya sekalian bisa menjelaskan," tutup Arya.

Polemik mahalnya sewa pesawat Boeing yang dilakukan oleh maskapai nasional PT Garuda Indonesia Tbk terus bergulir.

Terbaru, mantan Anggota Dewan Komisaris Garuda Indonesia, Peter Gontha kembali angkat suara terkait kasus maskapai pelat merah tersebut.

Hal ini merespons pernyataan Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga yang menyebut Peter ikut terlibat dalam pengadaan pesawat Garuda Indonesia.

Peter mengunggah sebuah foto pesawat Garuda Indonesia sambil memberikan komentar cukup keras. Ia menyebut dirinya difitnah dan meminta berbagai pihak untuk melakukan investigasi.

"Kepalang Tanggung difitnah. Ini cerita saya: silahkan investigasi! Asal jangan HOAX dan Fitnah! Buzzer dari yang merasa dirugikan dengan postingan-postingan saya mengenai Garuda jangan malu2-in!! Pengen tau Jubir komentar apa lagi!," tulisnya di akun Instagram-nya, dikutip Selasa (2/11/2021).

Ia membeberkan ceritanya soal polemik yang terjadi di Garuda Indonesia. Mengacu pada gambar yang diunggahnya, pesawat Boeing 737 Max yang dikatakan Peter, itu ditandatangani direksi dan komisaris Garuda indonesia pada 2013/2014.

"Saya diminta untuk menandatangani nya , tapi saya menolak. Kenapa? Karena kita hanya diberi 1x24 jam untuk evaluasi dan menandatanganinya. Total kontraknya melebihi US$3milyar untuk 50 pesawat. Gila kan hanya 24 jam," katanya.

Pada saat itu, Peter merasa dipaksa dengan alasan harus menandatangani hal tersebut, jika tidak, itu akan disebut gagal proses pembeliannya.

"Saya akhirnya tandatangani juga tapi dengan catatan : bahwa kita tidak diberi cukup waktu untuk evaluasi. Dan saya pun dikucilkan oleh “direksi waktu itu”.Saksi hidup masih banyak. Tanyakan saja! Juga Jejak digital nya saya ada!," katanya.

Lebih lanjut, Peter menyebutkan hanya ada satu pesawat yang terkirim karena pesawat itu gagal desain dan jatuh seperti Lion Air dan Ethiopia Air.

Lantas, pada 2020 lalu, Peter meminta Direksi Garuda Indonesia untuk membatalkan kontrak tersebut dan mengembalikan satu pesawat yang sudah dikirim.

Namun hal itu tak kunjung dikerjakan karena alasan kontrak itu tak bisa dibatalkan apapun alasannya.

"Saya minta dituntut di pengadilan AMERIKA Serikat, dan minta uang perusahaan dikembalikan, tapi tidak dilaksanakan, padahal Boeing sudah terkendala korupsi," kata dia.

"Sekarang bagaimana? Entahlah. Kalau media mau tulis, investigasi dulu cerita saya benar atau tidak, jangan asal HOAX," tambahnya.

Ia juga turut menyinggung nama Menteri BUMN, Peter menyebut cerita yang disampaikan ini tak diketahui Menteri BUMN Erick Thohir.

"Cerita ini MenBUMN mungkin tidak diinformasikan ini harus saya kasih tau, karena kalau tidak Pak Erick yang disalahkan!," tutupnya.

(Lesty Subamin)