Geliat OJK Lepas Jerat Pinjaman Online Ilegal yang Cekik Masyarakat

Cerita lain datang dari salah satu warga Kabupaten Bekasi, Mustika Rahma. Sejumlah penagih utang atau debt collector pinjaman online atau pinjol beberapa kali mendatangi rumahnya. Kejadiannya berlangsung beberapa pekan.

Mustika kala itu sedang jalan-jalan bersama temannya. Tiba-tiba ada telepon ayahnya yang memberitahukan kedatangan debt collector untuk menagih utang.

Mustika kaget mendengar pernyataan sang ayah dan buru-buru pulang. Di depan rumah, seorang laki-laki penagih utang menunggu di depan rumahnya. Dengan nada tinggi lelaki itu meminta Mustika segera membayarkan tagihan.

Saat ditanya lebih lanjut, tagihan tersebut ditujukan kepada salah satu kerabatnya, sebut saja Kina. Sedangkan Kina tak serumah dengan Mustika. Debt collector itu tak mau tahu, sebab peminjam memasukan alamat rumah Mustika di aplikasi pinjol tersebut.

"Disangkanya kita bohong dan enggak mau bayar. Padahal emang orangnya beda rumah dan ber-KTP Jakarta," kata Mustika saat dihubungi Liputan6.com.

Sejumlah tetangga pun ikut membantu menjelaskan kepada si debt collector bila nama yang dicari memang tak tinggal di wilayah tersebut. Kartu Keluarga (KK) pun ditunjukkan sebagai bukti nama yang dicari memang tak ada. 

Setelah melalui debat panjang, debt collector pun memilih pergi tanpa ada hasil. Namun, kejadian didatangi debt collector pun tak hanya sekali. Mulai dari aplikasi yang sama ataupun yang berbeda.  Dari pinjol legal hingga yang ilegal.

Kedatangannya pun tak hanya hari kerja, tapi sering kali saat akhir pekan. Penjelasan keluarga seringkali dianggap dalih tak ingin melunasi utang yang ada. 

"Udah kita kasih alamatnya detailnya biar ke sana (rumah kerabat nya) daripada ke sini (rumah) enggak ada hasil. Soalnya bukan kita yang pinjam uang itu," ucapnya.

Juru Bicara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sekar Putih Djarot, menyampaikan pemberantasan pinjaman online illegal ini membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga. 

Ada yang namanya nota kesepahaman atau MoU. Polri, Kemenkominfo, Kemenkop UKM dan Bank Indonesia sepakat berkolaborasi memberantas pinjol illegal sampai ke akarnya. Tindak lanjutnya, dibentuk Satgas Waspada Investasi beranggotakan 12 kementerian dan Lembaga. 

Satgas Waspada Investasi secara represif melakukan patroli siber serta mengajukan blokir situs dan aplikasi secara rutin kepada Kominfo. Terhitung sejak 2018, satgas telah menutup atau memblokir 3.516 pinjol illegal.

"Dan menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk penegakan hukum," ujar dia Minggu (31/10/2021).

Dalam hal ini, OJK sendiri juga mengawasi pinjol legal. Adapun rujukan aturannya yakni POJK77/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. 

"Jika ada pinjol legal yang melanggar ketentuan maka dapat diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku yakni mulai dari surat peringatan hingga pencabutan izin usaha," kata dia.

Hingga kini, OJK terus menyempurnakan POJK 77 di mana pinjol akan disetarakan level of playing fieldnya dengan lembaga pembiayaan. Mengetatkan aturan dengan mempersyaratkan sejumlah hal di antaranya modal minimun, fit & proper pengurus, penetapan tata kelola serta manajemen risiko dan cara penagihan yang tidak melanggar hukum.

Dari aspek pendanaan juga memperhatikan penilaian risiko melalui credit scoring.

Sementara itu, dalam mencegah maraknya pinjol illegal, OJK menata ulang ekosistem pinjaman online dengan melakukan moratorium pendaftaran pinjol sejak Februari 2020. 

Selama moratorium, dilakukan perbaikan pengawasan mulai penyempurnaan ketentuan dan pengembangan infrastruktur. 

Dari sisi industri, terdapat peningkatan model bisnis dan operasional serta peningkatan kualitas pinjol legal secara menyeluruh. 

Terbukti sejak masa moratorium, jumlah pinjol yang terdaftar dan berizin berkurang dari 161 pada 2020 menjadi 106 per Oktober 2021 karena terdapat P2P yang tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh status berizin, kemudian dibatalkan tanda terdaftarnya.

"Pinjaman online yang terdaftar dan berizin di OJK akan terus ditingkatkan tata kelolanya, didorong untuk memberikan suku bunga yang lebih murah, pelayanan yang lebih baik dan tata cara penagihan yang beretika," ujar dia.

Pentingnya Edukasi dan Literasi 

Yang terpenting tentunya aspek edukasi. Melalui berbagai kanal komunikasi terus meningkatkan upaya edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan dan digital agar masyarakat dapat memahami ciri-ciri pinjol ilegal sehingga lebih waspada dan bisa terhindar jeratan pinjol ilegal.

Dengan meningkatkan literasi, masyarakat dapat memahami ciri dari pinjol ilegal agar lebih waspada dan menghindari penawaran pinjol ilegal. 

Sekar menyampaikan ciri-ciri pinjol ilegal menawarkan via sms/WA, mendownload seluruh kontak, dan melakukan penagihan dengan teror, intimidasi serta bunga tidak ada batasannya. 

"Jika menerima teror dan intimidasi dari pinjol ilegal segera laporkan ke kepolisian terdekat," ucap dia.

Karena itu ia menyarankan masyarakat terlebih dahulu memastikan legalitas pinjaman online melalui website OJK/Kontak 157/WA ke 0811 157 157 157/konsumen@ojk.go.id serta juga dapat menghubungi AFPI (asosiasi fintech pendanaan Indonesia).

"Karena yang legal wajib juga terdaftar di Asosiasi tersebut. Jangan menerima tawaran pinjol dr WA ataupun SMS karena itu dipastikan tawaran dari pinjol ilegal," ucap dia.