Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Penghalang Penyidikan Kasus Korupsi Rp4,7 T di LPEI

Liputan6.com, Jakarta Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional Oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Tahun 2013-2019.

Nilai korupsi ditaksir merugikan negara hingga Rp 4,7 triliun.

Ketujuh orang tersangka tersebut ditetapkan dari semula 10 orang saksi. Lantaran tidak kooperatif dan diduga menghalang-halangi proses penyidikan perkara yang tengah diusut JAM Pidsus, Kejagung.

"Hari ini penyidik memanggil 10 orang saksi dalam perkara LPEI untuk dilakukan pemeriksaan, tujuh di antaranya yaitu saksi yang dua kali berturut dipanggil namun tidak hadir. Ketujuh orang saksi yang saat ini (sempat tak hadir) ditingkatkan menjadi tersangka," kata Kapuspenkum Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangannya, Selasa (2/11).

Adapun ketujuh tersangka yakni; IS selaku Mantan Direktur Pelaksana UKM dan Asuransi Penjaminan LPEI Tahun 2016-2018; NH selaku Mantan Kepala Departemen Analisa Risiko Bisnis (ARD) II LPEI Tahun 2017-2018; EM selaku Mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Makassar (LPEI) Tahun 2019-2020.

Lalu, CRGS selaku Mantan Relationship Manager Divisi Unit Bisnis Tahun 2015-2020 pada LPEI Kanwil Surakarta; AA selaku Deputi Bisnis pada LPEI Kanwil Surakarta tahun 2016-2018; ML selaku Mantan Kepala Departemen Bisnis UKMK LPEI; dan RAR selaku Pegawai Manager Resiko PT. BUS Indonesia.

Para tersangka itu, awalnya diperiksa dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Tahun 2013-2019.

"Ketujuh tersangka tersebut telah dikeluarkan surat perintah penyidikan Jampidsus dan sudah dikeluarkan surat penetapan tersangka kepada masing-masing tersangka," jelasnya.

Selanjutnya, demi kepentingan penyidikan lebih lanjut, penyidik langsung menahan mereka selama 20 hari sejak hari ini sampai dengan 21 November 2021 di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta.

Adapun duduk penetapan ketujuh tersangka, bahwa pada saat para saksi dilakukan pemeriksaan berdasarkan surat panggilan saksi yang dikeluarkan dalam berita acara pemeriksaan. Ketujuh saksi tersebut bersifat tidak kooperatif.

"Ketujuh tersangka itu, telah beberapa kali menolak memberikan keterangan sebagai saksi. Dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sehingga menyulitkan penanganan dan penyelesaian tindak pidana korupsi dalam perkara dugaan LPEI yang masih ditangani tim penyidik," sebutnya.

"Sebagaimana diketahui keterangan para saksi dibutuhkan untuk membuat terang tindak pidana, yang terjadi dan menemukan tersangka pada penyidikan LPEI," tambahnya.

Alhasil karena diduga menyulitkan proses penyidikan, ketujuh sanksi dipersangkakan dengan pasal 21 atau pasal 22 UU Nomor 20 Tahum 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.