ICJR Minta Kemenkumham Usut Dugaan Penyiksaan di Lapas Narkotika Yogyakarta

Liputan6.com, Jakarta The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) angkat suara, terkait adanya dugaan penyiksaan terhadap dua mantan warga binaan pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta.

Menurut ICJR, Kementerian Hukum dan HAM harus turun tangan mengevaluasi praktik yang diduga tidak manusiawi dilakukan Lapas Kelas II A Yogyakarta, serta Lapas dan Rutan lain di seluruh Indonesia bila ada laporan serupa.

"Tindak tegas oknum yang terlibat termasuk juga memproses secara pidana perbuatan penganiayaan," tegas ICJR melalui siaran tertulis diterima, Rabu (3/11/2021).

ICJR meminta, lembaga negara yang tergabung dalam Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) yang terdiri dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman RI, dan LPSK, untuk segera melakukan respon cepat dengan melakukan pemantauan dan asesmen pada tempat-tempat penahanan.

"Kami mendorong pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Optional Protocol to the Convention against Torture (OPCAT) untuk memperkuat pengawasan dan pemantauan tempat-tempat penahanan yang menjadi ruang terjadinya penyiksaan," kata ICJR.

Terakhir, ICJR mewanti agar Pemerintah dan DPR bisa mengevaluasi kebijakan narkotika karena berdampak besar pada pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan. Sebab menurut ICJR, Indonesia merupakan negara yang masih represif dalam menyelenggarakan kebijakan narkotikanya dalam UU No. 35 tahun 2009.

"UU ini belum memberikan jaminan rehabilitasi pecandu narkotika dan dekriminalisasi kepada pengguna narkotika. Akibatnya, angka pecandu dan pengguna narkotika di dalam Lapas dari tahun ke tahun terus meningkat, tanpa intervensi kesehatan mengakibatkan hak atas keamanan dan kesehatan mereka terlanggar," ICJR menandasi.