Respons PDIP Terkait Prediksi Hadapi Koalisi Golkar dan Nasdem di Pilpres 2024

Gelar Pertemuan, Prabowo dan Megawati Kompak Pakai Batik — Ketua Umum Partai Gerindra Parbowo Subianto (dua kiri) berbincang dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat berkunjung ke kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (24/7/2019). Dalam pertemuan tersebut juga terlihat anak Megawati, Puan Maharani. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menanggapi prediksi wacana poros PDI Perjuangan berhadapan dengan poros Golkar-Nasdem di Pilpres 2024. Hendrawan mengatakan, pihaknya tidak ingin berspekulasi.

Maka itu, soal koalisi Pilpres dan Pemilu 2024 masih jauh. Saat ini belum ada urgensi untuk membahasnya.

"Jadi kami tidak boleh berperan sebagai pengamat. Soal-soal koalisi, Pilpres dan lain-lain, masih jauh, sehingga tidak ada urgensi kami untuk mengulasnya," ujar Hendrawan kepada wartawan, Kamis (4/11/2021).

Hendrawan menuturkan, kader PDIP tidak bisa berspekulasi dan berimajinasi terkait politik. Semua kader harus taat asas dan disiplin terhadap perintah partai.

"Kalau kami di partai harus taat asas dan disiplin, hanya bicara apa yang diputuskan partai," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Mindo Sianipar, menegaskan, kader partainya akan tertib selama Megawati Soekarnoputri belum memberikan arahan soal koalisi maupun capres.

"Kita tertib kita soal itu, soal ketertiban," kata Mindo, Kamis (4/11).

Menurutnya, koalisi pilpres 2024 masih jauh. Dia mengatakan, tiap partai saat ini sedang melakukan konsolidasi. "Masih jauh, biarlah tiap partai konsolidasi ke rakyat sekarang ini, berbuat kepada rakyat," kata Anggota DPR RI ini.

Soal deklarasi sekelompok orang yang mendukung pasangan Prabowo-Puan untuk Pilpres 2024. Kata dia, hal itu diserahkan kepada Megawati.

"Kongres partai mengamanatkan dibawahnya ketua umum lah yang menyampaikan itu," ujarnya.

Mindo menjelaskan, PDIP berbeda dengan partai lain. Selama Ketum Megawati belum memberikan perintah, maka partai tidak boleh bertingkah.

"Partai PDI Perjuangan gak sama dengan yang lain, kita dari awal di kongres terakhir sudah dikatakan, gak boleh riweh, pokoknya serahkan kepada ketua umum, tunggu aja, sebagai anggota DPR amankan daerah pemilihan, amankan, buatlah yang terbaik untuk daerah pemilihan, buatlah yang terbaik," tuturnya.

Masa jabatan tiga orang gubernur populer Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil, akan berakhir pada 2022 dan 2023. Jika berniat maju di Pilpres 2024, mampukah mereka menjaga elektabilitas setelah masa jabatan berakhir?

2 dari 2 halaman

Munculnya Dua Poros di Pipres 2024

Sebelumnya, Pengamat Politik Gun Gun Heryanto melihat kemungkinan tiga poros di Pemilihan Presiden 2024. Di antaranya poros PDIP-Gerindra melawan Golkar-NasDem.

Gun Gun melihat dari pergerakan aktor-aktor partai politik yang memiliki kecenderungan akan terdapat tiga poros di Pilpres. Kemungkinan, poros pertama akan diisi PDIP dan Gerindra. Poros kedua, NasDem, Golkar, dan PKS. Sedangkan poros ketiga akan diisi oleh partai-partai menengah, seperti PKB, PPP, PAN, dan Demokrat.

Gun Gun mengatakan, poros pertama akan mencalonkan pasangan capres Prabowo Subianto dan cawapres Puan Maharani.

"Secara chemistry tidak ada masalah Prabowo dan Mega. Kedua, akan diinisiasi oleh Golkar dan NasDem. Golkar akan menjadikan Airlangga sebagai kandidat yang didorong. Entah itu RI 1 atau RI 2," ucap Gun Gun saat dikonfirmasi, Rabu (3/11).

Gun Gun menambahkan, Airlangga bisa dipasangkan dengan sejumlah kepala daerah yang memiliki tingkat keterpilihan cukup tinggi. Seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Ini akan jadi pertimbangan poros kedua, yang dimotori Golkar dan NasDem. Karena masih butuh 1 partai lagi, kemungkinan ada di PKS. Makanya kalau kita lihat beberapa komunikasi intens. Tapi masih dinamis," tutur Gun Gun.

Sedangkan, poros ketiga akan dimotori oleh partai-partai tengah. Namun, menurut Gun Gun, butuh sosok atau figur kuat yang bisa diterima oleh semua partai.

"Yang paling penting soal skema masing-masing partai, keuntungan untuk kekuasaan di kemudian hari," ucap Gun Gun.