Sukses

Ada Kecurangan SKD CPNS 2021, Komisi II DPR Desak Seleksi Ulang secara Menyeluruh

Sejak awal Komisi II DPR RI telah mengingatkan Kemenpan RB dan BKN agar dalam pelaksanaan seleksi CPNS 2021 mengantisipasi adanya kebocoran materi soal-soal.

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, mendesak agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) segera melakukan seleksi ulang secara menyeluruh agar masalah kecurangan tersebut clear.

Hal itu disampaikan Junimart sebagai tanggapan atas banyaknya laporan dugaan kecurangan saat seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021 di media sosial dan pernyataan dari Deputi Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN, Suharman yang mengatakan pihaknya akan melakukan diskualifikasi kepada peserta yang ketahuan berbuat curang.

"Bukan diskualifikasi, ini kan ketahuan, bagaimana dengan yang lolos tidak ketahuan. Supaya lebih fair ya tidak ada pilihan, seleksinya yang perlu diulang. Kita khawatir ada peserta curang yang lolos dalam seleksi CPNS 2021. Jadi biar clear kita mendesak agar seleksi CPNS 2021 itu diulang saja, secara menyeluruh seleksinya. Terlepas ada atau tidaknya anggaran, ini konsekuensi," ujar Junimart Girsang kepada wartawan, Kamis (4/11/2021).

2 dari 2 halaman

DPR Sudah Wanti-wanti Tentang Kebocoran Materi

Ditegaskannya, terkait kecurangan itu. Sejak awal Komisi II DPR RI telah mengingatkan Kemenpan RB dan BKN dalam setiap rapat kerja dengar pendapat agar dalam pelaksanaan seleksi CPNS 2021 dilakukan berbasis IT, serta harus sudah mengantisipasi kemungkinan terjadi kebocoran materi soal-soal.

Dengan alasan sepanjang IT tersebut masih dikelola oleh manusia tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan. Sekarang kan terbukti.

"Jauh-jauh hari, kita di Komisi II DPR sudah mengingatkan agar peluang curang dalam seleksi CPNS 2021 ini diantisipasi. Salah satunya melalui sistem operator model digitalisasi, harusnya semua berbasis IT karena sepanjang manusia masih menjadi operator, kecurangan akan terjadi dan itu terbukti sekarang," papar Politisi PDI-Perjuangan itu.

 

(*)