Pemerintah Pusat Minta Pemda Sinergikan Layanan Informasi Publik Berbasis Elektronik

Ilustrasi Tanda Tangan Elektronik Menggunakan VIDA (Dok. VIDA)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Pusat mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk bersinergi dalam pembangunan layanan informasi publik berbasis elektronik yang kini masih terus berlangsung. Termasuk dalam pengelolaan informasi penanganan pandemi Covid-19.

"Pengelolaan informasi penting karena merupakan dasar untuk mengambil kebijakan, contohnya kebijakan penanganan Covid. Kita mengatur website agar orang bisa membuka informasi, dengan mekanisme dan SOP," ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong dalam keterangannya, Jumat (5/11/2021).

Usman mengatakan, Pemda dan Dinas Kominfo turut berperan penting dalam komunikasi publik.

Sebab, kata dia, penting untuk memastikan komunikasi publik dari pemerintah disampaikan dengan narasi yang tidak bertentangan.

"Materi bukan berubah-ubah. Bukan tidak konsisten. Materinya disesuaikan dengan perkembangan situasi," ucap Usman.

Sementara itu, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kemenkominfo Bambang Dwi Anggono menambahkan, pemerintah juga mendorong realisasi pembuatan aplikasi umum yang dapat menjadi rujukan pencarian informasi oleh masyarakat. Nantinya, Pemda tidak perlu membuat server sendiri.

"Anggaran daerah jangan dibelanjakan untuk itu," terang Bambang.

Electronic Law Traffic Enforcement (ETLE) alias tilang elektronik akan diterapkan secara nasional. Korlantas Polri akan meresmikannya pada 23 Maret 2021.

2 dari 3 halaman