Jenderal Andika Bisa Bersinergi dengan Prabowo soal Pembangunan Pertahanan

Liputan6.com, Jakarta Jenderal TNI Andika Perkasa resmi disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai Panglima TNI pada Senin 8 November 2021 kemarin.

Ada banyak yang dilakukan, terlebih harus bisa bersinergi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, khususnya dalam pembangunan pertahanan.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, hal tersebut sudah lumrah dilakukan lantaran diatur dalam undang-undang.

"Di Pasal 3 ayat 2 UU 34/2004 tentang TNI diatur bahwa dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan," kata Khairul saat dikonfirmasi.

"Fokus saja pada sejumlah prioritas dengan mengacu pada rencana kegiatan anggaran yang sudah disiapkan oleh Panglima Hadi Tjahjanto dan rencana pembangunan sektor pertahanan yang sudah disusun Menhan Prabowo," sambungnya.

Menurut dia, Jenderal Andika Perkasa yang menjadi Panglima TNI tak bisa berjalan sendiri. Sehingga perlu berjalan beriringan dengan Prabowo.

"Ya memang kebijakannya ada di sana. TNI hanya sebagai pengguna. Nah sebagai pengguna tentu memberi saran masukan, kira-kira yang dibutuhkan oleh TNI seperti apa. Dan dalam hal anggaran, Menhan adalah Pengguna Anggaran (PA), sementara Panglima dan para kepala staf angkatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), jadi ya tentu saja tidak mungkin berjalan sendiri-sendiri," ungkap Khairul.