Sengkarut Biaya Formula E yang Turun Drastis, Negosiasi Kilat hingga Kritik DPRD

Konvoi Kendaraan Listrik Sambut Formula E 2020 — Mobil BMW i8 Roadster, i8 Coupe dan BMW i3s mengawal konvoi mobil listrik jelang jadwal pelaksanaan balap mobil listrik atau Formula E 2020 di kawasan Sudirman, Jakarta, Jumat (20/9/2019). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin konvoi kendaraan listrik. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Liputan6.com, Jakarta Pemprov DKI Jakarta membantah melakukan pembayaran commitment fee atau uang komitmen sebesar Rp 2,3 triliun untuk penyelenggaraan Formula E selama 5 tahun.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Pemprov DKI Jakarta (29/9/2021) nantinya dalam penyelenggaraan selama tiga tahun commitment fee yang dibayarkan hanya Rp 560 milliar. Yakni untuk tahun 2022, 2023, dan 2024. Rencananya kegiatan balap mobil listrik itu diselenggarakan mulai tahun 2022. Namun saat itu dibatalkan akibat pandemi COVID-19.

"Katanya commitment fee Rp 2,3 triliun, faktanya commitment fee adalah Rp 560 miliar bukan hanya untuk tahun pertama, tapi untuk semua tahun penyelenggaraan," bunyi dokumen yang di unggah dalam website PPID Pemprov DKI.

Adanya penurunan besaran biaya tersebut dianggap janggal oleh Fraksi PDI Perjuangan dan PSI DPRD DKI. Kedua fraksi itu juga pernah mengajukan hak interpelasi penyelenggaraan Formula E.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra menyebut saat melibatkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) biaya penyelenggaraan tersebut mencapai Rp 1,1 triliun.

"Waktu minta anggaran APBD biayanya mahal banget, tapi saat pakai uang swasta kok jadi murah banget? Ini jelas ada yang janggal dengan pengelolaan anggaran Formula E," kata Anggara saat dihubungi, Kamis (30/9/2021).

Berdasarkan kajian kelayakan yang diajukan pada pembahasan APBD 2020, Pemprov DKI harus membayar commitment fee sebesar Rp 360 miliar. Lalu, biaya pelaksanaannya mencapai Rp 344,4 miliar dan bank garansi Rp 423 miliar.

Sedangkan data dari Pemprov DKI terbaru untuk commitment fee atau Rp 560 miliar dipakai untuk 3 tahun dengan rata-rata biaya setiap tahunnya mencapai Rp 186,67 miliar.

Kemudian biaya penyelenggaraan Rp 150 miliar pertahun, dan tidak ada bank garansi. Sehingga diperkirakan total biaya setelah revisi sebesar Rp 336,67 miliar per tahun.

"Publikasi Diskominfotik itu justru menunjukkan ada bau busuk di Formula E. Saat pembahasan APBD 2020, Pemprov DKI meminta anggaran Formula E Rp 1,13 triliun. Lalu setelah ditegur BPK, sekarang biayanya direvisi menjadi Rp 336,67 miliar. Itu berarti, ada percobaan mark up anggaran sebesar Rp 790,73 miliar," jelas dia.

Selain itu, dia juga mempertanyakan tingginya biaya commitment fee atau biaya komitmen penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

Menurut Anggara sejumlah kota penyelenggara Formula E seperti New York, Amerika Serikat tidak dikenai biaya commitment fee, bahkan kota Roma, Italia dibebaskan biaya commitment fee hingga penyelenggaraan tahun 2025.

Lalu penyelenggaraan Formula E di Montreal, Kanada hanya terdapat biaya nomination fees for the City of Montreal sebesar C$151,000 atau setara Rp 1,7 miliar dan Race fees sebesar C$1.5 juta atau setara Rp 17 miliar, dengan total biaya sebesar Rp 18,7 miliar.

PDIP Bersuara Ada Kejanggalan

Kemudian, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak mempertanyakan pernyataan DKI yang menyebutkan adanya negoisasi baru dengan pihak penyelenggara Formula E. Kata Gilbert hal itu menyalahi aturan PP Nomor 12 Tahun 2019, sebab harus berdasarkan persetujuan dengan DPRD.

"Semua persetujuan internasional harus melalui DPRD sebagaimana ditulis dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Sepertinya ini semua harus dituntut secara hukum agar tahu dan sadar akan hierarki perundang-undangan dimana kepala daerah wajib tahu hierarki perundang-undangan," papar Gilbert saat dihubungi, Kamis (30/9/2021).

Gilbert juga mempertanyakan biaya pelaksanaan Formula E yang mengalami penurunan setelah diproyeksikan tidak akan menggunakan APBD. Lanjut dia, dengan penggunaan APBD, Pemprov DKI harus mengalokasikan biaya pelaksanaan sekitar Rp 1,1 triliun setiap tahunnya.

"Ketika disebutkan tidak menggunakan APBD lagi, kenapa jadi turun ke angka Rp 300-an miliar saja?," jelas dia.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mempersilakan anggota DPRD melanjutkan proses interpelasi terkait gelaran Formula E. Anies mengatakan, kini dirinya hanya berfokus menangani dampak Covid-19 terhadap warga ibu kota.

2 dari 2 halaman

Nilai Commitment Fee Turun karena Pandemi

Sementara itu, Direktur Utama Jakpro Widi Amanesto mengatakan commitment fee Formula E sebesar Rp560 miliar untuk 3 tahun. Pandemi Covid-19 menjadi pertimbangan, nilai commitment fee turun.

"Karena kondisi Covid-19. Kita kan pakai taktik-taktik dalam negosiasi. Sekarang dalam kondisi kami begini itu gimana? Kita turunkan juga. Karena enggak mungkin terlaksana sesuai business plan," kata Widi di Gedung DPRD DKI, Rabu (6/10/2021).

Mengenai alasan penurunan tarif tersebut, Widi menyebut memakan negosiasi yang lumayan panjang dengan pihak FEO. "Berat sekali untuk kami laksanakan. Itu dua malam lanjut terus. Zoom meeting terus kita," ucapnya.

Sementara itu, untuk biaya pelaksanaan Formula E tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI. Rencananya biaya tersebut akan didapatkan dari pihak sponsor atau iklan.

Untuk setiap tahun pelaksanaan DKI harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 150 milliar. Biaya tersebut diluar dari commitmen fee atau biaya komitmen sebesar Rp 560 milliar.

Widi menyatakan biaya Rp 150 milliar merupakan anggaran perkiraan untuk sehari penyelenggaraan.

"Kira-kira kalau kita dapat sponsor gede, terus dapat lah Rp 300 miliar maka kita bisa bikin event-event lagi tambahan pre event. Tapi kalau dapatnya Rp 150 milliar, ya untuk event hari H saja cukup, ya sudah kita selenggarakan segitu," ucapnya.

Nantinya kata dia, biaya Rp 150 milliar dari sponsor akan digunakan untuk infrastruktur penyelenggaraan. Mulai dari aspal lintasan hingga batas jalan. Sedangkan biaya komitmen yang dibayarkan untuk tiga kali penyelenggaraan untuk pengirim kru, mobil, panggung, hingga grand stand.

"Broadcating masuk di comitment fee. Dia memproduksi itu 2 juta poundstrling, jadi supaya pengambilan gambar pakai drone pakai ini, 2 juta itu biayanya, itu di mereka. Termasuk pengambilan gambar-gambar itu juga," jelas Widi.

Selang beberapa hari kemudian, Jakarta ditetapkan menjadi tuan rumah balap ABB FIA Formula E pada tanggal 4 Juni 2022. Keputusan tersebut ditetapkan melalui FIA World Motor Sport Council di Paris, pada 15 Oktober 2021 yang sekaligus meratifikasi kalendar balapan musim ke-8 tahun 2021/2022.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menyambut baik atas pengumuman Jakarta akan menjadi tuan rumah balap mobil listrik atau Formula E tersebut.

"Jakarta menyambut baik, bahwa sudah diumumkan kita jadi tuan rumah dan kita akan bersiap untuk bulan Juni tanggal 4 2022," kata Anies di kawasan Jakarta Utara, Sabtu (16/10/2021).