Demokrat Harap Isu Poligami Tak Pengaruhi Kinerja Jaksa Agung Berantas Korupsi

Panja Karhutla Terima Masukan Pansus DPRD dan LSM Riau — Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan Jakarta.

Liputan6.com, Jakarta

Anggota Komisi III DPR Benny K Harman mendorong Jaksa Agung ST Burhanuddin terus bekerja menegakkan hukum. Dia meminta Burhanuddin tak perlu memusingkan isu poligami yang dihembuskan belakangan ini.

Wakil Ketua Umum Demokrat ini meminta Jaksa Agung tetap fokus dalam menangani sejumlah kasus hukum khususnya pemberantasan korupsi.

"Saya minta Jaksa Agung tidak merasa terganggu dengan berbagai serangan yang bersifat personal terhadap diri Jaksa Agung akhir-akhir ini. Tetap fokus menjadi institusi terdepan dalam melaksanakan penegakan hukum antikorupsi secara adil tanpa tebang pilih," kata Benny dalam pesan elektronik diterima merdeka.com, Senin (8/11/2021).

Benny menyebut, kelompok yang selama ini menyudutkan Jaksa Agung dengan mengungkapkan hal-hal yang bersifat pribadi adalah mereka yang merasa terganggu dengan penegakan hukum yang dilakukan Kejagung.

Benny pun meminta Jaksa Agung untuk tetap tegak lurus menegakkan hukum dengan menyeret para pelaku korupsi dalam segala bentuknya. Baik yang ada di dalam tubuh lembaga-lembaga negara maupun di sektor swasta.

"Aksi korupsi sekarang sudah semakin ganas dan lebih terbuka, bahkan para pelakunya sukses besar dalam membuat KPK menjadi institusi yang lemah dan menjadi subkoordinasi kekuasaan," ucap Benny.

Jaksa Agung RI ST Burhanuddin mendikasikan ada tersangka baru kasus korupsi Jiwasraya. Saat ini aparat kejaksaan masih memeriksa sejumlah saksi.

2 dari 2 halaman

Bebas Kepentingan Politik

Buron 13 Tahun, Adelin Lis Ditangkap Kejaksaan Agung — Jaksa Agung, S Burhanuddin (tengah) saat rilis pemulangan terpidana kasus pembalakan liar dan perusakan alam, Adelin Lis di Kejaksaan Agung, Jakarta, Sabtu (19/6/2021). Adelin Lis ditangkap di Singapura dan dipulangkan ke Indonesia setelah buron 13 tahun. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Lebih lanjut, Benny menilai, Jaksa Agung hendaknya memerintahkan bawahannya sampai ke tingkat Kajari agar selalu menjaga otonomi institusi dan bersikap netral dalam politik dengan tidak menjadi alat dari kekuatan politik tertentu.

Dengan cara ini, institusi kejaksaan akan selalu ada dan tercatat di hati sanubari rakyat. Dia menambahkan, Kejaksaan juga harus hadir di tengah maraknya korupsi yang telah merugikan keuangan negara dalam jumlah tidak terhingga.

"Rakyat akan terus memonitor komitmen dan keberanian Jaksa Agung untuk berantas korupsi tanpa pilih kasih. Termasuk rakyat menunggu keberanian Jaksa Agung untuk membuka penyelidikan terhadap dugaan keterlibatan sejumlah pembantu Presiden Jokowi dalam bisnis PCR dengan menggunakan akses kekuasaan yang mereka miliki," ujarnya.

"Semoga Jaksa Agung pada akhir tahun ini memberi hadiah tak terhingga nilainya untuk rakyat Indonesia yang rindu lama datangnya sang Dewi Keadilan," tandas Benny.