Ketua KPK: Siapa pun yang Miliki Kekuasaan Bisa Korupsi jika Minim Integritas

KPK Beberkan Kronologis Korupsi Dana Bansos COVID-19 — Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers terkait penahanan Menteri Sosial Juliari Batubara di Jakarta, Minggu (6/12/2020). KPK menahan Juliari Batubara dan pejabat pembuat komitmen Kemensos Adi Wahyono untuk kepentingan pemeriksaan kasus korupsi dana bansos Covid-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan seluruh kepala daerah menjadi pemimpin dan pelopor yang baik. Firli Bahuri berharap seluruh kepala daerah meninggalkan jejak dan kesan yang baik kepada masyarakat usai menjabat.

"Menjadi leader dan pelopor mempunyai peran penting. Lima tahun menjabat jangan lewat begitu saja, fokus untuk sejahterakan masyarakat," ujar Firli dalam keterangannya, Jumat (12/11/2021).

Atas dasar itu, Firli mengingatkan kepala daerah selalu memperkuat integritas diri. Menurut Firli, korupsi disebabkan karena keserakahan, kesempatan, dan kekuasaan. Firli menegaskan, integritas merupakan faktor pencegah kepala daerah terjeremus dalam kasus korupsi.

"Siapapun bisa terlibat perkara korupsi atau menjadi koruptor karena kekuasaan, ada kesempatan, dan kurangnya integritas. Mari bangun, jaga, dan pelihara integritas," kata Firli.

Firli mengingatkan lima peran penting kepala daerah, yaitu mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha, serta menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional.

"Maka saya ingin mengingatkan kembali kenapa bapak, ibu ingin menjadi kepala daerah. Masa depan daerah tergantung pada apa yang kita lakukan saat ini," kata Firli.

Mantan Dirut Pelindo 2 RJ Lino diperiksa oleh KPK. Rino diperiksa sebagai tersangka korupsi pembangunan QCC tahun 2010. Sebenarnya Lino telah ditetapkan menjadi tersangka sejak tahun 2015.

2 dari 2 halaman

7 Indikator Keberhasilan

Firli meminta kepala daerah mengevaluasi capaian pemerintahannya dalam mewujudkan perbaikan di daerah. Dia menyebut ada tujuh indikator yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan kepala daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pertama, yakni persentase angka kemiskinan, kemudian angka pengangguran, kematian ibu melahirkan, kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan per kapita, dan angka gini ratio.

"Tolong kepala daerah cek apakah program di APBD-nya sudah mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Angka-angka capaian indikator ini modal untuk melakukan pembangunan," pesan Firli.