4 Tanggapan Berbagai Pihak soal Dugaan Adanya Bisnis Tes PCR

Merespon hal itu, pengusaha tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengajak semua pihak melakukan langkah-langkah konstruktif untuk menghentikan berbagai polemik terkait bisnis tes Polymerase Chain Reaction (PCR).

Polemik berkepanjangan yang dipicu mahalnya harga tes PCR sangat meresahkan pengusaha dan masyarakat, karena diduga ada pihak tidak bertanggung jawab, yang sengaja bermain di tengah pusaran bisnis tes PCR.

Demikian diungkapkan Koordinator Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek, dan Inovasi, Carmelita Hartoto.

Carmelita secara khusus mengajak semua pihak bersikap terbuka dan menggunakan data konkret untuk mengkaji keberlangsungan bisnis tes PCR sehingga masyarakat tidak terjebak dalam polemik PCR. Saat ini, banyak beredar informasi yang bias dan distorsi komunikasi yang mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran pemberitaan di media.

"Mari kita telaah bersama. Yuk, kita taruh semua fakta di meja dan kita amati bersama. Sehingga kita bisa melihat topik ini dengan lebih komprehensif, lebih jernih sehingga mengurangi bias informasi dan distorsi di tengah publik," kata Carmelita, seperti ditulis, Sabtu 13 November 2021.

Ia mengatakan, disaat pengusaha secara bahu-membahu bersama pemerintah mengatasi pandemi, ada pihak yang secara sengaja memanfaatkan situasi.

"Kita masih di tengah pandemi. Peperangan ini belum usai. Yes we won the last battle, but we still in the war. Jangan sampai polemik ini mengendurkan kewaspadaan kita, sehingga jika ada battle baru kita menjadi lengah dan kalah. Jangan. Kita harus terus waspada," terang dia.

Menurut Carmelita, saat ini pengusaha sangat serius berusaha memulihkan sektor kesehatan agar dapat membangkitkan kembali ekonomi nasional, yang terpuruk akibat terjangan gelombang pandemi Covid-19.

"Selama kesehatannya tidak berkembang, maka ekonominya juga melempem. Nah, dalam lintasan waktu inilah, kita sampai dalam momen polemik bisnis PCR, setelah gelombang Covid-19 beberapa bulan lalu yang sangat mengerikan itu mereda. Publik sekarang juga dibawa masuk ke polemik ini," papar dia.

Diakui Carmelita, pemeriksaan PCR adalah salah satu instrumen dalam penanganan pandemi Covid-19, meskipun harganya mahal dan sebagian besar peralatan yang digunakan diimpor.

Pada sekitar April 2020, lanjutnya, uji specimen di Indonesia hanya sekitar 7.000-an per hari, dibandingkan Malaysia yang mencapai puluhan ribu per hari dan Korea Selatan berkisar ratusan ribu specimen per hari.

"Kita kedodoran waktu itu. Tentu, kondisi ini membutuhkan kerja bersama, dan pemerintah mulai mendorong tes di laboratorium swasta. Pada bulan Juni 2020, akhirnya 147 rujukan seluruh Indonesia sudah bisa melakukan uji specimen dan kita bisa melakukan hingga 15.000 test per hari," papar Carmelita.

Carmelita mengatakan, kerja sama pemerintah dan industri kesehatan akhirnya membuahkan hasil, dimana pada pertengahan tahun 2020, PT Bio Farma (Persero) berhasil memproduksi alat tes PCR. Bahkan, secara bersamaan banyak lokasi tes PCR dan antigen juga dibuka di berbagai daerah.

"Terus terang, tak semua laboratorium bisa melakukan pengujian. Tes harus dilakukan di laboratorium dengan standar Biosafety Level 2. Ini saya lho, yang bukan pengusaha di sektor kesehatan, jadi cukup objektiflah melihat. Saya melihat pemerintah, pelaku usaha baik swasta maupun BUMN bergerak cepat dan bersama-sama mengatasi pandemi dan meningkatkan kapasitas pengetesan tanpa menurunkan kualitasnya," jelas dia.

Anggota Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena berharap semua pihak untuk bersikap dewasa dengan membuka data secara apa adanya sehingga penurunan harga tes PCR tidak menyulitkan pelaku usaha.

Dikatakan, penurunan harga tes PCR sama seperti kebijakan Presiden Joko Widodo saat menerapkan BBM satu harga di Papua sehingga harganya sama dengan daerah lainnya di Indonesia.

"Nah, karena tes PCR adalah golden standard dalam penanganan Covid-19, pemerintah juga mulai memikirkan untuk mendistribusikan dengan adil tes PCR ke seluruh Tanah Air dan memberikan subsidi untuk daerah-daerah yang berpotensi kenaikan kasus positif cukup tinggi," ucap Emanuel.

Wakil Ketua Komiisi III DPR RI asal Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni menyatakan dukungannya pada Luhut.

Menurut Sahroni, berbagai penjelasan LBP terkait bisnisnya di media sudah sangat jelas, dan kini sebaiknya Luhut kembali fokus dalam upaya penanganan Covid-19 di tanah air.

"Sebaiknya Pak LBP fokus saja menjalankan tugasnya dalam menangani pandemi covid yang masih harus diwaspadai di Indonesia. Seperti kita tahu, covid ini masih terus bermutasi dan berpotensi naik kembali di seluruh dunia," ujar Sahroni dalam keterangannya, Minggu 14 November 2021.

"Terkait tuduhan bisnis PCR, ya saya pikir penjelasan LBP di beberapa media cukup masuk akal. Mengenai validasinya silakan pihak- berwenang selidiki, KPK, BPKP, toh LBP juga sudah bersedia," imbuh dia.

Selanjutnya, Sahroni juga menyebutkan bahwa pada masa awal-awal covid-19 memang dibutuhkan kebijakan dan langkah yang cepat dan taktis demi keselamatan rakyat.

"Kita tahu di masa krisis seperti kemarin, tindakan cepat dan taktis harus dilakukan. Para pengambil kebijakan juga harus berani dalam mengambil keputusan sehingga mungkin ada yang tidak lazim dan sedikit keluar koridor," ucap Sahroni.

"Namun ini demi keselamatan rakyat, ya tidak ada salahnya dilakukan. Saya percaya niat pak Luhut dan teman-teman pengusaha lainnya baik. Oleh karena itu ya ikuti saja prosesnya dengan transparan," tegas Sahroni.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mempersilakan masyarakat untuk ikut meneliti dugaan keterlibatan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri BUMN Erick Thohir dalam bisnis tes PCR.

Menurut dia, masyarakat memiliki hak untuk kritis ikut mengawal dugaan yang ditudingkan ke Luhut dan Erick tersebut.

"Silakan terus diteliti, dihitung, dan diaudit. Masyarakat juga punya hak untuk mengkritisi. Nanti akan terlihat kebenarannya," ujar Mahfud dalam keterangannya, Jakarta, Minggu 14 November 2021.

Dia mengatakan, Luhut dan Erick memang turut terlibat mendirikan PT Genomik Solidaritas Indonesia (SGI). Perusahaan itu didirikan untuk membantu tes Covid-19 saat awal pandemi.

Ketika itu, lanjut dia, Presiden Jokowi berseru agar semua pihak saling membantu menghadapi Covid-19. Sebab, negara-negara saling bersaing memperebutkan obat hingga alat pelindung diri.

PT GSI lalu mendirikan sebuah yayasan untuk melakukan pengadaan PCR yang distribusinya tak hanya berbayar tapi juga gratis.

"Saya tak bermaksud membela LBP dan Erick, saya hanya menjelaskan konteks kebutuhan ketika dulu kita diteror dan dihoror oleh Covid-19, dan ada kebutuhan gerakan masif untuk mencari alat test dan obat," tandas Mahfud Md.