Covid-19 Mereda, KPK Tingkatkan Pencarian Buron Harun Masiku

Infografis Menanti KPK Tangkap Buron Internasional Harun Masiku (Liputan6.com/Abdillah)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyatakan pihaknya mulai kembali meningkatkan upaya pencarian buronan Harun Masiku. Peningkatan pencarian Harun dilakukan lantaran pandemi Covid-19 mulai mereda.

"Saat ini Covid-19 sudah mereda, itu juga akan menjadi komitmen kami untuk kembali meningkatkan upaya pencarian Harun Masiku," ujar Ghufron di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (16/11/2021).

Sahbirin Noor Tiba-tiba Muncul Pimpin Upacara saat Diburu Penyidik, Begini Reaksi KPK
KPK Cegah Sahbirin Noor ke Luar Negeri, Pastikan Tak Akan Jadi Harun Masiku Jilid 2

Dia mengatakan pihaknya akan mencari keberadaan Harun di mana pun berada, termasuk dugaan Harun berada di luar negeri. Menurut Ghufron, pihaknya sudah meminta bantuan Interpol untuk menyeret mantan caleg dari PDIP tersebut.

"Kami sekali lagi dari awal komitmen," ujar Ghufron.

Dia juga meminta dukungan masyarakat luas untuk tak ragu menghubungi KPK jika menemukan keberadaan Harun Masiku. Bantuan masyarakat dibutuhkan untuk mempercepat pencarian Harun.

"Kami berharap juga, bukan hanya media tapi masyarakat luas, mudah-mudahan masyarakat luas memberikan kontribusi positif kalau ada info-info tentang keberadaan orang-orang bukan hanya Harun Masiku tapi semua orang-orang yang terdapat dalam daftar pencarian orang yang di-list oleh KPK," tutur Ghufron.

KPK mengklaim telah mengetahui lokasi buronan Harun Masiku. Namun penangkapan Harun belum tahu kapan bakal dilakukan terkendala pandemi Covid-19.

2 dari 2 halaman

Permintaan Red Notice

Sebelumnya, KPK sudah berkoordinasi dengan Interpol terkait penangkapan Harun Masiku. KPK sudah mengirimkan surat permintaan daftar red notice untuk tersangka kasus dugaan suap pergantian anggota DPR RI melalui pergantian antar-waktu.

"KPK telah mengirimkan surat ke National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia agar dapat diterbitkan red notice," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya beberapa waktu lalu.