Nasdem: Untuk Apa Reshuffle Kabinet?

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate menepis kabar soal Prananda Paloh bakal mengisi salah satu pos menteri jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet.

"Ah mikirin reshuffle, untuk apa reshuffle? Tanya presiden, jangan tanya saya," ujar Johnny saat ditemui di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Menurutnya, NasDem fokus bantu pemerintahan Jokowi menangani Covid-19. Soal reshuffle kabinet dia enggan menjawab apakah NasDem mengusulkan seseorang menjadi menteri.

"Itu urusannya Presiden, kita kalau reshuffle itu kewenangan Presiden, kita NasDem bantu Presiden nangani covid-19," ucapnya.

Selain itu, merespons soal kabar Hadi Tjahjanto yang akan mengisi kursi menteri usai pensiun dari Panglima TNI. Dia menegaskan, hanya Presiden Jokowi yang berhak memutuskan soal reshuffle.

"Itu kewenangan Presiden, Pak Hadi kan udah di kabinet jadi panglima, kewenangannya Presiden, karena Bapak Presiden yang memutuskan," pungkasnya.

Sementara, Wakil Ketua PPP Arsul Sani mengatakan, PPP tidak pernah memaksa Presiden Jokowi untuk merombak menterinya.

"Yang jelas PPP tidak punya posisi keberatan maupun mendorong dorong apakah itu Pak Hadi Tjahjanto yang segera menyerahterimakan jabatan lainnya atau yang lain masuk kabinet," ujarnya di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Menurutnya, tidak ada gunanya mendorong-dorong reshuffle kabinet lantaran Presiden Jokowi punya pertimbangan dan keputusannya sendiri. Dari pengalaman yang ada, Jokowi tidak memilih orang tersebut ketika diusulkan jadi menteri.

"Yang jelas kalau kita melihat kebiasaan Pak Jokowi itu terkait dengan positioning atau kebijakan kebijakan yang khusus beliau ini bukan tidak mau diberi masukan, tetapi kalau beliau memerlukan masukan itu beliau yang akan meminta, yang akan meminta masukan, yang akan proaktif," tuturnya.

"Jadi saya yakin kalau pun ada yang mencoba memberi masukan, mengusul ngusulkan si A si B itu menurut saya kalau tidak seusai dengan apa yang ada di pikiran Pak Jokowi itu ya ke sia-siaan saja," tambahnya.

Arsul mencontohkan saat bursa calon Kapolri pengganti Idham Azis kala itu. Menurutnya, tidak disangka Presiden Jokowi memilih Listyo Sigit jadi Kapolri.

"Kenapa? kita sudah menyaksikan sendiri soal Kapolri, yang diusulkan si ini si itu, tapi yang dipilih Pak Listyo Sigit. Saya tidak yakin ada yang mengusulkan Pak Listyo," ucap anggota Komisi III DPR RI ini.

"Tapi itu sebetulnya pelajaran apa? Presiden punya kemandirian sendiri, Presiden memegang hak prerogatif yang melekat pada jabatan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," pungkasnya.