Permintaan Mahfud Md ke Anies Baswedan Soal Pungli di DKI Jakarta

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menguatkan pengawasan terkait pungutan liar atau pungli di Ibu Kota. Menurut dia, Jakarta merupakan cerminan dari Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Mahfud usai kegiatan pencanangan Jakarta bebas pungli di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (16/11/2021).

"Karena apa, Jakarta itu adalah jendela negara. Siapa yang ingin tahu Indonesia, lihatlah Jakarta. Jakarta bagus, Indonesia kesannya bagus. Jakarta jelek kesan Indonesia jelek," kata Mahfud Md.

Dia menyatakan pengawasan pungli terutama pada pelayanan publik oleh aparatur pemerintah yang belum terjangkau sistem digitalisasi.

Sementara itu, untuk kemungkinan pungli di luar pemerintahan nantinya kejaksaan dan kepolisian yang melakukan tindakan.

"Pemerasan-pemerasan yang dilakukan oleh preman-preman juga langsung ditangani oleh polisi bukan saber pungli, karena sebagai tugas regulernya," jelas Menko Polhukam.

Masa jabatan tiga orang gubernur populer Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil, akan berakhir pada 2022 dan 2023. Jika berniat maju di Pilpres 2024, mampukah mereka menjaga elektabilitas setelah masa jabatan berakhir?

2 dari 2 halaman

3 Penyebab Pungli dapat Terjadi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pungutan liar atau pungli terjadi karena adanya sebuah peristiwa. Kata dia, terdapat tiga penyebab pungli dapat terjadi.

Salah satunya yakni karena adanya desakan kebutuhan. Anies menyatakan jajarannya telah mendapatkan tunjangan yang terbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Alhamdulillah di DKI Jakarta seluruh jajarannya diberikan tunjangan yang Insya Allah mencukupi untuk hidup layak di Jakarta. Jadi secara alasan kebutuhan tidak lagi kebutuhan karena sudah dicukupi," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (16/11/2021).

Lalu, ada faktor sistem. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyatakan Pemprov DKI Jakarta telah menggunakan sistem digitalisasi untuk semua aspek pelayanan. Anies menyatakan dengan sistem digitalisasi dapat mencegah adanya pungli di Pemprov DKI.

"Artinya secara sistem dibangun di mana ruang terjadinya potensi pemerasan, potensi penyogokan bisa di hindari dengan melakukan digitalisasi atas semua aspek pelayanan di Jakarta," ucapnya.

Selanjutnya yaitu adanya keserakahan manusianya. Menurut Anies, keserakahan itu penyakit yang tidak ada obatnya.

"Keserakahan itu bisa dihentikan degan rasa takut, keserakahan itu bukan dengan kebutuhan. Nah faktor yang ini operasi-operasi yang dilakukan insyaallah akan memberikan efek jera," papar Anies.

Mahfud MD
Tokoh
Politikus, ilmuwan, tokoh agama. Guru Besar Tata Negara UII, mantan anggota DPR, mantan Ketua Konstitusi,
Lihat Selengkapnya
Mahfud MD
Anies Baswedan
Tokoh
Anies Baswedan pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke-29 pernah menjadi rektor termuda se-Indonesia
Lihat Selengkapnya
Anies Baswedan
Pungli
Publik
Pungli adalah singkatan dari pungutan liar.
Lihat Selengkapnya
Pungli