Di Hadapan Kader PDIP, Ketua KPK Firli Bicara Peradaban Antikorupsi

KPK Beberkan Pengembangan Kasus Proyek Jalan di Bengkalis — Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) menyampaikan keterangan terkait pengembangan kasus proyek jalan Bengkalis di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/1/2020). Ada enam proyek jalan dengan nilai proyek sebesar Rp 2,5 triliun dan total kerugian negara sebesar Rp 475 miliar. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menghadiri acara PDIP dengan tema Pendidikan Kader Nasional (PKN) PDI Perjuangan yang dilaksanakan secara hybrid, di Jakarta, Selasa (16/11/2021).

PDI Perjuangan mengundang Firli Bahuri untuk mempertahankan tradisi menghadirkan Pimpinan KPK sebagai bagian dari proses kaderisasi calon pemimpin.

Firli menjadi pengisi materi dalam sesi PKN yang dimoderatori Anggota DPR dari PDIP Johan Budi SP yang pernah menjadi Juru Bicara KPK. Firli hadir secara daring dari Gedung Merah Putih KPK.

Dalam paparannya, Firli mengatakan permasalahan korupsi tidak bisa dituntaskan begitu saja. Menurutnya, korupsi bisa diberantas dari negeri ini bila semua anak bangsa punya semangat bersama yaitu tidak melakukan korupsi.

"Setiap individu, setiap anak bangsa, harus katakan tidak berkeinginan untuk membangun korupsi. Korupsi bukan hanya sekadar perbuatan melawan hukum. Tetapi korupsi adalah juga kejahatan kemanusiaan, tidak hanya merugikan uang negara, roda perekonomian negara, tapi juga merampas hak-hak anak Indonesia," kata Firli dalam paparannya.

Firli mendorong kader PDIP membangun sikap dan perubahan-perubahan perilaku. Firli meyakini lewat pendidikan kader ini bisa mengubah dan memulai sesuatu yang lebih baik ke depannya.

"Karena kalau ini bisa kita lakukan secara baik, maka akan jadi suatu peradaban. Kita ingin bangsa yang memiliki peradaban antikorupsi. Kita ingin membangun negara kita dengan budaya antikorupsi," tegas Firli.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan kehadiran Firli adalah bagian dari tradisi di PDI Perjuangan yang selalu mengundang para ahli. Hasto berharap dengan paparan yang diberikan Firli bisa memotivasi kader PDIP dalam membangun Indonesia yang bersih dari korupsi.

"Dan pimpinan atau expert dari KPK selalu kami libatkan mendidik dan menyiapkan kader Partai," kata Hasto.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam kasus suap. Azis diduga memberikan suap kepada mantan penyidik KPK, AKP Stepanus Robin Pattuju senilai Rp 3,1 miliar.

2 dari 2 halaman

Bangun Kultur Antikorupsi

Hasto mengatakan PDI Perjuangan komitmen memastikan kader dan calon pemimpin bangsa dididik sejalan dengan prinsip antikorupsi. Dia menyebut, sesuai amanah Megawati Soekarnoputri, PDIP aktif membangun kultur anti korupsi.

"Dan itu dimulai dari proses pendidikan di partai seperti PKN ini. Mengapa hal ini dilakukan? Karena masih saja terjadi korupsi yang dilakukan anggota dan kader Partai. Ibu Ketua Umum dalam setiap kesempatan tidak pernah lelah mengingatkan hal tsb," kata Hasto.

Yang jelas, Hasto mengatakan paparan Firli di acara tadi sangat komprehensif. Misalnya Firli memaparkan terkait tugas, fungsi, dan payung hukum KPK.

Firli juga memberikan contoh-contoh yang sangat jelas. Misalnya hal yang perlu diperhatikan oleh kader PDIP agar terhindar dari kasus korupsi, suap, dan gratifikasi. Termasuk pemahaman terhadap definisi tiga hal tersebut.

"Materi tadi sangat penting, komprehensif dan semoga kader PDI Perjuangan mencatat dan menyimak, sehingga bisa menginternalisasikan dalam dirinya," kata Hasto.

"Apa yang disampaikan Pak Firli harus menjadi landasan bagi seluruh anggota dan kader Partai untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan termasuk korupsi. Kultur inilah yang terus dibangun. Seluruh elemen Partai agar benar-benar memperhatikan seluruh upaya pencegahan korupsi dengan membangun sistem manajemen kepartaian, dan juga sistem pemerintahan yang menjauhkan dari berbagai bentuk korupsi, termasuk gratifikasi," Hasto memungkasi.

Johan Budi menambahkan bahwa Ketua KPK Firli Bahuri memaparkan korupsi bukan hanya soal kerugian negara. Sebab ternyata ada 30 jenis korupsi yang bisa diklasifikasikan ke dalam 7 klaster.

"Pak Firli juga menegaskan bahwa tugas-tugas KPK ini bukan hanya menangkap lewat OTT saja, tapi juga tugas pencegahan, monitor dan supervisi. Ini semua yang dilakukan oleh KPK. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh para pengurus partai," kata Johan Budi.