Ketua KPK: Parpol Harus Bangun Sistem Pendidikan Kader Antikorupsi

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta setiap partai politik (parpol) agar membangun sistem pendidikan antikorupsi terhadap para kadernya.

Hal tersebut disampaikan Firli Bahuri saat menjadi pemateri di hadapan kader PDIP dalam acara Pendidikan Kader Nasional (PKN), Selasa (16/11/2021).

Penjelasan Baswaslu soal Rohidin Mersyah Masih Bisa Ikut Pilkada Bengkulu Meski Jadi Tersangka KPK
VIDEO: KPK Tangkap Gubernur Bengkulu Rohidin Marsyah Dalam Operasi Tangkap Tangan
Respons KPK Soal David Glen Oei Bakal Jadi Saksi di Persidangan Abdul Gani Kasuba

"Kita tanamkan kepada diri kita dan segenap masyarakat kita sehingga menjadi karakter-karakter, individu-individu, yang baik. Karena kita ingin membangun budaya antikorupsi," ujar Firli.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan komitmennya membangun budaya antikorupsi dalam diri kader-kader PDIP.

Hasto menyatakan pihaknya telah membuat sejumlah upaya membangun budaya pencegahan korupsi. Yang pertama adalah dengan memastikan psikotest dan Sekolah Partai bersifat wajib bagi setiap kader partai.

"Karena psikotest ini juga mengukur aspek integritas. Sekolah Partai membangun kesadaran agar kekuasaan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya tanpa korupsi," kata Hasto.

Selanjutnya adalah terus membangun sistem kepartaian. Hasto memastikan peraturan partai mengatur sanksi yang tegas bagi seluruh pimpinan atau unsur struktural partai yang menyalahgunakan kekuasaan.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam kasus suap. Azis diduga memberikan suap kepada mantan penyidik KPK, AKP Stepanus Robin Pattuju senilai Rp 3,1 miliar.

2 dari 2 halaman

Tidak Salahgunakan Kekuasaan

Ilustrasi KPK — Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Menurut Hasto, PDIP memiliki kejelasan peraturan partai tentang bagaimana menjadi anggota legislatif, kepala daerah, wakil kepala daerah, ataupun pimpinan legislatif dan juga pimpinan Partai.

"Maka berbagai bentuk korupsi di internal partai dapat diperangi. Sebagai contoh dengan menghilangkan mekanisme one man, one vote, dan one value dalam pemilihan pimpinan partai dan diganti dengan merit system, termasuk musyawarah, maka biaya dapat ditekan," kata Hasto.

Yang ketiga, pimpinan pusat partai terus mengingatkan kader agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Hasto mengatakan DPP PDIP secara rutin mengingatkan kepada kader partai, namun tak bisa dipungkiri masih ada kader yang tersangkut kasus korupsi.

"Meski sudah diingatkan berulang kali, masih saja terjadi persoalan tersebut. Disiplin dan kesadaran untuk tidak korupsi inilah yang terus dibangun Partai," Hasto menandaskan.

Hasil OTT, KPK Tahan Enam Orang dan Tetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor sebagai Tersangka

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Ketua KPK
Firli Bahuri
Pendidikan Antikorupsi