Polri Gandeng Kemenpan-RB dan BKN Padukan Aturan Rekrutmen Eks Pegawai KPK

FOTO: Momen Novel Baswedan dkk Tinggalkan Gedung Merah Putih KPK — Novel Baswedan (kedua kanan) bersama pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menunjukkan id card di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/9/2021). 57 + 1 pegawai KPK yang tak lolos TWK untuk alih status ASN diberhentikan dengan hormat per 30 September 2021. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menyatakan, aturan rekrutmen Polri terhadap 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipecat karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) hampir rampung.

Menurut Dedi, pengumuman aturan rekrutmen tersebut akan dilakukan usai sinkronisasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Ke[egawaian Negara (BKN) mencapai titik temu.

"Setelah keterpaduan regulasi dari KemenPAN-RB, baru nanti akan diumumkan kemudian," kata Dedi di Mabes Polri Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Dedi memastikan, aturan yang disusun berdasarkan internal kepolisian sudah berjalan dan tidak menuai kendala.

"Dari internal Polri sudah berproses, regulasi sudah dibuat," jelas Dedi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Presiden Jokowi telah merestui rencana mengangkat 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK, untuk dijadikan ASN di Bareskrim.

2 dari 2 halaman

Polri Tak Bisa Godok Aturan Sendiri

Dedi menjelaskan, aturan rekrutmen tidak bisa hanya digodok Polri. Sebab, status kepegawaian para eks punggawa KPK akan beririsan dengan BKN dan Kemenpan RB karena terkait aparat negara.

"Peraturan Kapolri harus dibuat, dari BKN juga dibuat, dari KemenPAN-RB harus dibuat. Ya guna ke depan tidak ada lagi permasalahan menyangkut status kepegawaian yang bersangkutan," Dedi menandasi.

Bahas Koordinasi Penegakan Hukum Kehutanan, Menhut Raja Juli Antoni Temui Kapolri

Anggota keamanan gedung parlemen Republik Indonesia berkoordinasi di dekat foto-foto pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Jakarta pada 18 Oktober 2024. (BAY ISMOYO/AFP)

BKN
Organisasi
BKN atau Badan Kepegawaian Negara adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki tugas memanajen kepegawaian negara.
Lihat Selengkapnya
BKN
KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Polri
Pegawai KPK
Eks Pegawai KPK
Mantan Pegawai KPK
TWK
TWK KPK
KemenPAN-RB