MA Kembalikan Hukuman Djoko Tjandra Menjadi 4,5 Tahun Penjara

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra dalam kasus suap pengurusan Fatwa MA dan penghapusan red notice.

Putusan MA itu dibacakan dalam sidang yang diketuai majelis hakim Suhadi dan anggota majelis Ansori dan Suharto. Sidang berlangsung pada Senin (15/11/2021) kemarin.

"Tolak perbaikan kasasi terdakwa dan penuntut umum dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan Rp 100.000.000,00/6 bulan kurungan," kata Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro saat dikonfirmasi, Selasa (16/11/2021).

Keputusan MA itu menjadikan hukuman Djoko Tjandra kembali divonis 4,5 tahun penjara. Djoko Tjandra sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara setelah mendapat pengurangan hukuman penjara dari tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Andi menjelaskan, kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum terkait pengurangan Djoko Tjandra menjadi 3,5 tahun dapat dibenarkan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta memangkas vonis Djoko Tjandra menjadi 3,5 tahun penjara usai terdakwa mengembalikan dana terkait perkara Cassie Bank Bali sebesar Rp546.468.544.738,00 tidak ada korelasi dengan perbuatan suap yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini.

"Padahal penyerahan itu melalui mekanisme eksekusi oleh jaksa penuntut umum ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap, hal tersebut tidak ada korelasi dengan perbuatan suap yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaraa quo," ujar Andi.

Selain itu, kata Andi, perbuatan terdakwwa Djoko Tjandra dalam perkara tersebut adalah suap dengan tujuan untuk pengurusan fatwa MA melalui adik ipar terdakwa dan diteruskan kepada Pinangki Sirna Malasari selaku jaksa atau penyelenggara negara sebesar USD500.000. Juga untuk pengurusan pengecekan status dan penghapusan red notice terdakwa dengan mengeluarkan dana suap kepada Napoleon Bonaparte sebesar USD370.000 dan SGD200.000, serta kepada Prasetijo Utomo USD100.000 telah berkekuatan hukum tetap.

"Bahwa terdakwa telah melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa atas putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap," kata dia.