Polemik 2 Politikus PDIP Minta Keistimewaan OTT

Kritik juga datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengaku heran dengan cara berpikir Arteria Dahlan yang duduk di Komisi III DPR bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan itu.

"ICW melihat ada yang bengkok dalam logika berpikir Arteria Dahlan terkait dengan OTT aparat penegak hukum. Selain bengkok, pernyataan anggota DPR RI Fraksi PDIP itu juga tidak disertai argumentasi yang kuat," ujar Kurnia dalam keterangannya, Jumat (19/11/2021).

Menurut Kurnia, Arteria tidak memahami filosofi dasar penegakan hukum equality before the law. "Yang artinya siapa saja sama di muka hukum, sekali pun mereka adalah aparat penegak hukum," kata Kurnia.

Selain itu, menurut Kurnia, pernyataan Arteria yang menyebut OTT kerap kali menimbulkan kegaduhan sulit dipahami. Sebab, menurut Kurnia, kegaduhan timbul bukan karena penegak hukum melakukan OTT.

"Melainkan faktor eksternal, misalnya tingkah laku dari tersangka atau kelompok tertentu yang berupaya mengganggu atau menghambat penegakan hukum," kata Kurnia.

Kurnia meminta Arteria lebih cermat membaca KUHAP. Sebab, tangkap tangan diatur secara rinci dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP. Tangkap tangan juga legal dilakukan oleh penegak hukum.

Menurut Kurnia, Arteria tidak memahami hal utama yang dijadikan fokus penindakan perkara korupsi adalah penegak hukum. Satu contoh konkret bisa merujuk pada sejarah pembentukan KPK Hongkong atau ICAC.

"Di sana (Hongkong) pemberantasan korupsi dimulai dari membersihkan aparat kepolisian dengan menindak oknum yang korup. Dengan begitu, maka penegakan hukum dapat terbebas dari praktik korupsi dan kepercayaan publik pun lambat laun akan kembali meningkat," kata dia.

Meski demikian, Kurnia mengaku tidak terkejut dengan pernyataan Arteria. Kurnia berpandangan Arteria memang tak pro dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Namun, di luar itu, ICW tidak lagi kaget mendengar pernyataan Arteria Dahlan terkait hal tersebut. Sebab, dari dulu ia memang tidak pernah menunjukkan keberpihakan terhadap isu pemberantasan korupsi," kata Kurnia.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menilai tidak boleh ada perlakuan khusus bagi penegak hukum yang melakukan tindak korupsi, sebab semua pihak sama di depan hukum.

Menurut dia, justru ironis apabila ada aparat hukum yang dapat keistimewaan tidak bisa ditangkap tangan saat melakukan korupsi. Ia menilai hukuman bagi penegak hukum yang korupsi seharusnya justru lebih berat.

“Jangankan penegak hukum, petinggi negara saja tidak ada yang kebal hukum. Karena itu saya tidak setuju dengan pernyataan itu, siapapun itu kalau korupsi ya ditangkap, bagaimanapun metodenya termasuk OTT (operasi tangkap tangan)," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (19/11/2021).

Sahroni menilai tidak perlu ada perlakuan khusus bagi aparat penegak hukum yang korupsi karena justru publik harus diperlihatkan bahwa aparat atau pejabat sama posisinya di mata hukum dan tidak ada keistimewaan.

Politikus Partai NasDem ini menegaskan, Komisi III DPR RI tidak pernah membahas soal keistimewaan para penegak hukum dari OTT.

"Tidak ada agenda apalagi pembahasan mengenai jaksa, polisi, hakim yang tidak bisa di-OTT. Itu hanya pandangan pribadi, tidak ada kaitannya dengan Komisi III DPR," ujar Sahroni, seperti dikutip dari Antara.

Pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein tentang OTT KPK menjadi sorotan setelah viral di media sosial. 

Dalam cuplikan video berdurasi 24 detik yang beredar di media sosial itu, terlihat Husein sedang menyampaikan pernyataan pada sebuah acara. Pada kesempatan itu, dia meminta KPK memberi tahu kepala daerah sebelum melakukan OTT.

"Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di-OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan, sebelum OTT kami dipanggil dahulu. Kalau ternyata dia itu berubah, ya sudah lepas begitu. Tapi kalau kemudian tidak berubah, baru ditangkap Pak," kata Husein dalam cuplikan video. 

Husein lantas mengklarifikasi cuplikan video pernyataannya yang viral di media sosial. "Cuplikan video yang viral di media sosial itu tidak lengkap, sehingga saya perlu lakukan klarifikasi," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (14/11/2021).

Menurut dia, cuplikan video tersebut merupakan kegiatan diskusi dalam ranah tindak pencegahan yang diadakan oleh Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, bukan ranah penindakan.

"Yang namanya pencegahan kan ya dicegah bukan ditindak. Sebetulnya ada enam poin yang saya sampaikan, salah satunya tentang OTT. Dengan pertimbangan bahwa OTT itu menghapus dan menghilangkan kepala daerah," katanya menjelaskan yang dikutip dari Antara.

Padahal, kata dia, bisa jadi kepala daerah tersebut punya potensi dan kemampuan untuk memajukan daerahnya. Ia mengatakan belum tentu dengan di-OTT, keadaan daerah tersebut akan menjadi lebih baik.

Selain itu, lanjut dia, kepala daerah yang di-OTT bisa jadi baru pertama kali berbuat dan bisa jadi tidak tahu karena sering di masa lalu kebijakan tersebut aman-aman saja, sehingga diteruskan.

Kader PDIP ini mengatakan, jika dilihat kemajuan kabupaten yang pernah terkena OTT hampir pasti lambat karena semua ketakutan berinovasi, suasana pasti mencekam, dan ketakutan walaupun tidak ada lagi korupsi.

"Oleh karena itu, saya usul untuk ranah pencegahan apakah tidak lebih baik saat OTT pertama diingatkan saja dahulu dan disuruh mengembalikan kerugian negara. Kalau perlu lima kali lipat, sehingga bangkrut dan takut untuk berbuat lagi. Toh untuk OTT, sekarang KPK dengan alat yang canggih, (dalam) satu hari mau OTT lima bupati juga bisa. Baru kalau ternyata berbuat lagi ya di-OTT betulan, dihukum tiga kali lipat silakan atau hukum mati sekalian juga bisa," tutur Husein.

Ketua KPK Firli Bahuri mengaku sudah menyaksikan video viral Bupati Banyumas Achmad Husein yang mengaku takut dan tidak mau terjaring OTT tim penindakan KPK. Menurut Firli, rasa takut yang dialami Achmad Husein dan kepala daerah lainnya adalah hal yang wajar.

"Mari mengambil hikmah dari keberadaan rasa takut. Rasa takut memang dibutuhkan dan ada baiknya, untuk membuat seseorang mengukur perilaku baik dan buruk, dan mencegah berperilaku koruptif," ujar Firli kepada Liputan6.com, Senin (15/11/2021).

Firli berharap seluruh pejabat dan penyelenggara negara tak merasa risih dengan kinerja lembaga antirasuah dalam pemberantasan korupsi. Firli menyatakan, kinerja KPK akan selalu terukur dan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

"Jangan risih dengan kerja-kerja pemberantasan korupsi selama merasa benar dalam menggunakan uang negara, dan menjalankan amanat sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat," kata dia.

Firli memastikan, KPK akan terus melaksanakan fungsi pencegahan, supervisi, kordinasi, dan monitoring, sesuai amanah UU Nomor 30 tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Namun jika fungsi pencegahan yang sudah dijalankan pihaknya tak diindahkan, maka pihaknya tak ragu melakukan penangkapan.

"KPK siap berkordinasi pencegahan dengan semua pihak. Tapi jika terjadi korupsi dan cukup bukti, ya ditangkap," kata Firli.

Sementara Jubir KPK bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding meminta semua kepala daerah menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar. KPK mempersilakan kepala daerah tak ragu melakukan hal baru demi membuat daerahnya kian maju dan lebih baik.

"Selama kepala daerah menjalankan pemerintahannya dengan memegang teguh integritas, mengedepankan prinsip-prinsip good governance, dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak perlu ragu berinovasi atau takut dengan OTT," ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Senin (15/11/2021).

Ipi mengatakan, KPK meminta komitmen kepala daerah fokus melakukan perbaikan tata kelola pemerintah daerah. Melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), KPK telah merangkum delapan area yang merupakan sektor rawan korupsi sebagai fokus penguatan tata kelola pemerintah daerah yang baik.

Kedelapan area tersebut adalah Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Penguatan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa.

Setiap area intervensi tersebut telah diturunkan ke dalam serangkaian aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang implementasi dan kemajuannya dievaluasi oleh KPK secara berkala.

"Keberhasilan upaya pencegahan korupsi sangat bergantung pada komitmen dan keseriusan kepala daerah beserta jajarannya untuk secara konsisten menerapkan rencana aksi yang telah disusun. Jika langkah-langkah pencegahan tersebut dilakukan, maka akan terbangun sistem yang baik yang tidak ramah terhadap korupsi," kata Ipi.

Mantan Kasatgas Penyidikan KPK, Novel Baswedan mengomentari pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein yang takut terjaring OTT. Menurut Novel, jika tak mau terjaring operasi senyap KPK, maka harus memperkuat integritas.

"Takut kena OTT? Ya jgn terima suap," ujar Novel dalam cuitan di media sosial Twitter @nazaqistsha dikutip Selasa (16/11/2021).

Novel mengatakan pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein yang meminta KPK mengingatkan terlebih dahulu sebelum menggelar OTT adalah pemikiran yang salah. Sebab, menurut Novel, OTT dilakukan tim penindakan KPK lantaran pejabat tersebut menerima suap.

"Bila diketahui terima, petugas tinggal OTT & ambil bukti2nya. Kalo dibilang: “sblm di OTT dicegah dulu”, itu salah paham. Krn hampir selalu perbuatan menerima janjinya sdh dilakukan. Kalo diberitahu dulu, itu bocorkan OTT," kata Novel.