Pernyataan Arteria soal OTT, Pakar Hukum: Ditakutkan Dapat Jadi Penjahat

Liputan6.com, Jakarta Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra mengkritisi pernyataan anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan yang mengusulkan polisi, hakim, jaksa tidak boleh ditangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT). 

Azmi mengatakan, jika mereka tak bisa di-OTT ditakutkan bakal jadi penjahat terselubung.

"Jadi bila aparat hukum tidak bisa di OTT, dikhawatirkan bisa-bisa aparatur hukum jadi 'penjahat yang terselubung,' jadi pem-backing oknum-oknum yang bermufakat dalam sebuah kejahatan, karena kekuasaan itu berpotensi untuk disalahgunakan," katanya kepada Liputan6.com, Sabtu (20/11/2021).

Azmi menerangkan, setiap orang bersamaan kedudukannya dalam hukum (equality before the law). Asas dalam hukum yang menekankan tidak ada seorang pun yang kebal hukum apa pun jabatannya. Sepanjang seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang diancam pidana, maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Termasuk sekalipun bagi pelaku yang turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana. 

Apalagi tentang makna tertangkap tangan diatur oleh KUHAP dan berlaku bagi siapa pun yang  tertangkap pada saat melakukan tindak pidana. Atau sesaat kemudian ditemukan alat bukti yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana.

"Karenanya tidak ada perbedaan dalam pemberlakukan tertangkap tangan, penerapan hukum tidak bisa terhalang oleh  kualifikasi profesi atau jabatan pelaku dalam pengimplementasian penegak hukum," tegas dia.

Malah, mengacu pada Pasal 52 KUHP bila kejahatan dilakukan oleh penegak hukum sanksinya ditambah 1/3 dari ancaman maksimal.

"Disinilah fungsinya hukum untuk menjaga keseimbangan kepentingan negara, masyarakat, korban dan pelaku sehingga pengaturan OTT bagi aparat hukum masih relevan," tandasnya.