Risma Akan Bangun Pusat Komando, Percepat Penanganan Masalah Sosial

Liputan6.com, Jakarta Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma berencana membangun pusat komando atau command center sebagai upaya untuk mempercepat penanganan masalah sosial.

Menurut dia, hal ini pernah diterapkannya di Surabaya, di mana notabennya yang bersangkutan pernah menjabat sebagai wali kota. Dirinya memandang, hal tersebut menjadi model pembelajaran pelayanan yang terintegrasi dan responsif menjawab kebutuhan masyarakat.

"Selama ini Kementerian Sosial mengurusi segala macam masalah masyarakat. Dan masalah tersebut ada di berbagai institusi. Seperti dari kementerian lain, KPK atau bahkan pengaduan yang disampaikan lewat media. Karenanya perlu kanalisasi dalam penanganannya," kata Risma dalam keterangannya, Senin (22/11/2021).

Dia menuturkan, ingin setiap masalah yang ditangani bisa lebih fokus melalui dirjen terkait. Hal ini menurut Risma akan mempermudah tugas Kemensos dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi.

"Nantinya setiap laporan yang masuk command center akan diteruskan ke dirjen terkait. Misal masalah bantuan sosial akan cepat ditangani sehingga masyarakat tidak terombang ambing. Akan ada kepastiannya," kata dia.

Risma juga menyebut, keberadaan pusat komando tersebut bisa juga untuk penanganan bencana. Menurutnya, selama ini informasi terkait ancaman bencana selalu disampaikan oleh BMKG, namun informasi tersebut lebih banyak bergerak di jalur antar lembaga.

Sementara masyarakat relatif tidak mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Akibatnya, ancaman bencana sulit diantisipasi masyarakat. Dia berharap, masyarakat harus menjadi bagian dari pola komunikasi dalam penanganan bencana. Untuk keperluan itu, pusat komando bisa menjadi jembatan.

"Saya ingin pantauan dari citra satelit bisa tersampaikan ke masyarakat. Sehingga ancaman bencana bisa diantisipasi. Apalagi kita ada Tagana di tiap wilayah, sehingga dengan adanya informasi dari citra satelit bisa menggerakkan tenaga kita seperti Tagana untuk cepat melakukan evakuasi atau perlindungan warga yang terancam," kata Risma.