Komisi IX DPR Desak Kemenkes Tingkatkan Capaian Program Imunisasi

Saat rapat kerja, Anggota Komisi IX DPR RI Ratu Ngadu Bonu Wulla menyoroti penurunan cakupan  IDL yang cukup signifikan selama pandemi dapat memberikan dampak penurunan kesehatan secara nasional serta meningkatkan kejadian penyakit yang harusnya dapat dicegah dengan imunisasi. Pada Oktober 2021 cakupan IDL hanya 56,5 persen sedangkan targetnya adalah 78 persen.

"Hal ini tentu harus menjadi prioritas pemerintah karena jangan sampai karena Covid-19 membuat IDL jadi terabaikan,” tegasnya.  

Dirinya berharap, pemerintah dapat mengantisipasi hal ini dengan terus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional (BIAN).

“Edukasi ini penting dilakukan supaya dapat meyakinkan orang tua untuk memberikan Imunisasi kepada anaknya dengan tetap memperhatikan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi,” tuturnya.

Sebelumnya, (Plt) Dirjen Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Maxi Rein Rondonuwu menyampaikan penyebab rendahnya cakupan imunisasi rutin pada anak terjadi karena sejumlah kendala seperti masalah administrasi pengadaan vaksin, biaya distribusi dan penyimpanan vaksin serta sejumlah kendala lainnya.

“Rendahnya cakupan imunisasi rutin ini karena beberapa kendala di lapangan seperti kendala administrasi pengadaannya. Tentu harus ada solusi perencanaan metode pengadaan yang tepat,” terangnya.

Adapun imunisasi dimaksud yakni imunisasi mulai anak dari usia 12-23 bulan yang pada bulan Oktober target 78,0 persen  hingga Oktober 2021 ini baru mencapai 56,5 persen . Selain itu, untuk campak rubella di bawah 2 tahun untuk bayi pada Januari hingga Oktober masih sangat jauh dari target 67,5 persen, saat ini baru mencapai 40,9 persen.

Maxi mengatakan, selain terkendala masalah administrasi pengadaan vaksin, kendala lainnya adalah terkait dengan distribusi dan penyimpanan. Dalam hal ini, distribusi ke kabupaten/kota terkendala dengan pembiayaan karena ada daerah yang tidak mengalokasikan anggarannya serta kendala gudang penyimpanan vaksin penuh karena bersamaan dengan vaksin Covid-19.

Rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan beserta jajaran, turut dihadiri Pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Pengurus Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Pengurus Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia (HOGI). 

(*)