DPR Sebut PPPK Upaya untuk Meningkatkan Kesejahteraan Guru

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, pandemi Covid-19 tak membuat pihaknya bersama pemerintah lupa akan peran guru. Terlebih guru sudah bekerja tanpa kenal lelah.

"Saya menyaksikan sendiri berbagai inisiatif dan pengorbanan yang para guru lakukan demi melanjutkan proses pembelajaran kepada murid.

Contohnya, di daerah pedalaman, para guru mendatangi rumah murid berkilometer jauhnya satu persatu. Hal ini dilakukan karena tidak ada radio dan internet," kata dia dalam keterangannya, Kamis 25 November 2021.

Dia mencontohkan di Kalimantan Timur, ada beberapa daerah yang listriknya hanya menyala dari 6 sore-6 pagi, sinyal internet dan telpon juga sangat sulit.

"Ditengah keterbatasan tersebut, para guru tetap semangat mempelajari materi dan perkembangan kebijakan pendidikan dari pusat. Guru-guru senior juga kembali belajar perangkat digital baik HP maupun laptop walau mungkin harus meminjam punya orang lain. Sebuah semangat yang luar biasa," tutut Hetifah.

Karena itu, pihaknya tak pernah lupa untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Salah satunya adalah rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru.

"Sebanyak 173.329 guru honorer dinyatakan lulus seleksi kompetensi PPPK tahap 1. Dengan kelulusan tersebut, saya harap kegelisahan Bapak Ibu guru terkait status ketenagakerjaan dapat berkurang dan akan semakin bersemangat dalam mendidik anak-anak kita. Total formasi sebanyak satu juta, saya mendorong bagi para guru honorer yang belum mendaftar atau belum lulus untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin dengan mendaftar di tahap 2 dan 3," jelas Hetifah.

Selain itu, DPR bersama Kemdikbudristek terus berikan dukungan kepada para guru melalui berbagai kebijakan.

"Ada berbagai kebijakan yang kami harap dapat mendukung para guru di seluruh Indonesia. Mulai dari bantuan kuota internet, peluncuran laman Guru Berbagi, relaksasi dana BOS untuk membayar honor guru non-PNS dan honorer, serta bantuan subsidi upah untuk pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS," kata Hetifah.