Soal Ricuh Pemuda Pancasila, Wagub DKI Jakarta: Demonstrasi Boleh, Jangan Anarkistis

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta agar semua organisasi kemasyarakatan (Ormas), termasuk Pemuda Pancasila, dapat berkegiatan secara produktif dan saling rukun antar sesama.

Riza menyatakan konflik yang ujungnya menggunakan senjata tajam merupakan bentuk melawan hukum.

"Kami minta semua organisasi yang di Jakarta, mari lakukan kegiatan yang produktif untuk pembangunan Jakarta, produktif untuk kepentingan generasi muda, dan utamanya untuk kepentingan masyarakat banyak," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (26/11/2021).

Politikus Gerindra itu menyatakan, saat ini masyarakat tengah berjuang melawan pandemi Covid-19. Karena hal itu Riza juga meminta agar aksi demonstrasi dapat dilakukan secara tertib tanpa adanya kekisruhan.

"Demonstrasi boleh, tapi tolong diatur dengan baik, teratur, jangan ada anarkis apalagi pemukulan," jelas dia.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua

Satu anggota kepolisian menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila (Ormas PP) saat melakukan demo di depan Gedung DPR, Kamis (25/11/21). Mengetahui anggotanya menjadi korban pengeroyokan, Kapolres Metro Jakarta ...

2 dari 2 halaman

Panggil Koordinator Aksi

Sebelumnya, Polisi akan memanggil orang yang mengkoordinir Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila untuk melakukan unjuk rasa di Gedung DPR/MPR pada Kamis, 25 November 2021 sore.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, surat panggilan sebagai saksi akan segera dikirimkan ke koordinator aksi.

"Kami akan panggil segera, sudah dijadwalkan penyidik," kata Zulpan di Polda Metro Jaya, Jumat (26/11/2021).

Zulpan menyatakan, ia meminta koordinator aksi kooperatif dalam menyikapi panggilan polisi. "Apabila tidak hadir akan dilakukan penjemputan," ucap dia.

Zulpan kembali mengingatkan bahwa Ormas harus taat terhadap peraturan yang berlaku termasuk Pemuda Pancasila. "Siapa pun ormas tempatkan diri di atas hukum tidak dibenarkan dan akan kami tindak tegas," tandas dia.