Menteri PPPA Ingatkan Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Harus Dihukum Berat

Bahas Kelanjutan RUU P-KS, Menteri PPPA Raker Dengan Komisi VIII DPR — Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmavati saat mengikuti rapat kerja dengan komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11). Rapat membahas lima program prioritasnya untuk periode 2019-2024 Salah satuny kelanjutan RUU P-KS. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati berharap para penegak hukum memberikan hukuman berat bagi pelaku kekerasan anak, agar memberikan efek jera.

Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan ke Taman Ramah Anak Mulyojati, Kota Metro, Lampung, Minggu 28 November 2021.

"Selama ini kasus kekerasan terhadap anak sangat memprihatinkan. Kita ingin agar pelaku diberikan hukuman yang seberat-beratnya sesuai apa yang dia lakukan sehingga ada efek jera kepada pelaku. Kemudian memberikan keadilan kepada korban," kata I Gusti Ayu Bintang.

Seperti dilansir dari Antara, dia mengapresiasi aparat penegak hukum yang bergerak cepat dalam menuntaskan kasus kekerasan terhadap anak dan memberikan keadilan kepada korban.

"Kami mengapresiasi gerak cepat penegak hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Inilah yang harus kita lakukan untuk memberikan keadilan kepada korban," jelas I Gusti Ayu Bintang.

Menurutnya, kasus kekerasan anak harus menjadi alarm atau peringatan kepada semua pihak agar bergerak dan bersinergi bersama untuk memberikan yang terbaik dalam hal pencegahan, penanganan, dan pelayanan kepada korban.

"Kita harus memberikan yang terbaik dalam pendampingan dan pelayanan kepada penyintas, termasuk penanganan, pelayanan, dan keadilan kepada korban," jelas I Gusti Ayu Bintang.

Kementerian PPPA mendatangi Dinsos PPA, untuk pemeriksaan terkait kasus dugaan pemerkosaan terhadap tiga orang anak oleh ayahnya sendiri di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, yang sempat terhenti.

2 dari 2 halaman

Sudah Baik

I Gusti Ayu Bintang mengapresiasi UPTD PPA Provinsi Lampung karena sudah baik dalam memberikan layanan pengaduan, mediasi, dan pendampingan. Termasuk, sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak.

"Seperti di Provinsi Lampung mereka sudah biasa berkoordinasi dengan instansi terkait, baik pengajuan hingga pendampingan langsung digerakkan, bagaimana kita berkolaborasi untuk yang terbaik kepada penyintas," kata dia.

Dirinya menambahkan Kementerian PPPA akan bergerak cepat jika terjadi kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia.

"Tidak terlepas, kami berkoordinasi dengan Dinas PPPA kabupaten/kota dan dengan aparat penegak hukum (APH). Itu langkah awal yang kita lakukan," katanya.