Jokowi: Seluruh Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja Masih Tetap Berlaku

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan bahwa seluruh peraturan pelaksana dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku. Mahkamah Konstitusi (MK) memberi waktu dua tahun bagi pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU Cipta Kerja.

"Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberikan waktu paling lama 2 tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan. Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Dia menekankan, dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam UU Cipta Kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku. Untuk itu, dia memastikan bahwa investasi yang telah atau sedang berproses tetap aman dan terjamin.

"Saya pastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan serta investasi yang sedang dan akan berproses tetap aman dan terjamin," jelasnya.

"Sekali lagi, saya pastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia," sambung Jokowi.

Sebelumnya, Majelis Hakim MK menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

"Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI dan dipantau dari Jakarta, Kamis, 25 November 2021.