Tumpah Minyak di Laut, Ini Langkah yang Dilakukan Kemenko Marves

Kegiatan observasi Kemenko Marves/Istimewa.

Liputan6.com, Jakarta Indonesia adalah negara kepulauan yang letak geografisnya sangat strategis karena diapit oleh dua benua dan dua samudera. Oleh karena itu, Indonesia memiliki potensi besar di laut.

Tentunya karena letak yang strategis ini, berbagai tantangan besar harus dihadapi Indonesia. Mulai dari segi transportasi kelautannya, permasalahan batas negara, hingga pencemaran lingkungan yang kerap terjadi.

Belum lagi berbagai ancaman terkait ketahanan maritiman, seperti aktivitas manusia yang berujung pelanggaran, hingga pencemaran laut. Oleh karena itu, Kemenko Marves melakukan sinkronisasi guna melindungi kelautan.

Salah satunya dengan melakukan kegiatan Observasi ancaman kerusakan lingkungan ekosistem perairan Kepulauan Riau dari pencemaran lingkungan pada 25-27 November 2021.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Deputi Basilio Dias Araujo mengatakan bahwa peran sinkronisasi Kemenko Marves dicanangkan untuk mengawal konsep ketahanan maritim, dalam menjaga dan melindungi wilayah-wilayah laut dan pesisir.

"Acapkali berbagai pemangku kepentingan menyelesaikan permasalahan ini secara parsial. Dibutuhkan koordinasi bersama agar sinergi dapat tercipta dan solusi paling nyata dan baik mampu kita dapatkan," ujar Basilio.

Menurut Basilio, program pengawalan keberlanjutan ketahanan maritim pada jangka panjang, ingin menghasilkan rekomendasi kebijakan keamanan dan ketahanan maritim. Dengan begitu, pengecekan secara langsung, dapat menambah bahan riset yang ada dan menguatkan implementasi di kemudian hari.

Pengecekan secara langsung di laut dan pesisir tak hanya dilakukan di Kepri. Secara berkala, Kemenko Marves menerapkan hal serupa di beberapa wilayah pesisir seperti Pulau Seribu, Maluku Utara, Bali, Anyer, dan Papua Barat.

2 dari 2 halaman

Sinkronisasi dan Kolaborasi

Sebelum kegiatan observasi dilakukan, Kemenko Marves mengundang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai narasumber dalam pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) di Batam.

Kegiatan yang melibatkan Pemerintah Provinsi dan Daerah setempat itu dilakukan untuk mempertahankan keberlanjutan ketahanan maritim Indonesia.

Sekretaris Deputi 1, Ishak O. Manafe yang memimpin FGD itu menjelaskan bahwa langkah awal dalam mempertahankan keberlanjutan ketahanan maritim Indonesia, dengan mengutamakan peran sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian bersama dengan berbagai pemangku kepentingan.

"Hal tersebut begitu vital bagi Kemenko Marves," jelas Ishak dihadapan para peserta, penyelam, dan para pegawai Deputi 1 maupun dari dinas terkait.

Dalam kesempatan itu, tim didukung penyelam didukung para profesional selam, seperti Dive Instructure (Ambon), Dive Master (Ternate), dan satu Dive Master dari Kepri.

Setelah menyelenggarakan FGD yang dinamis, Deputi 1 langsung meninjau ke area bawah laut Kepulauan Riau, dengan metode transek tepatnya di sekitar Pulau Putri dan Lagoi.

"Kami solidkan gerakan secara perlahan, agar Kepulauan Riau ini dapat bebas dari problem oil spill yang berdampak domno bagi berbagai sektor kehidupan masyarakat," ujar Ishak.

Dengan dilakukannya kegiatan observasi ini, Ishak berhadap rencana percepatan revisi Peraturan Presiden 109/2006 tentang penanggulangan keadaan tumpahan minyak di laut dapat segera dilakukan.

Hal tersebut dapat berjalan baik, lanjut Ishak, dengan koordinasi dan komunikasi maksimal dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan frekuensi patroli dan pembuatan kajian bersama yang berfokus pada oil spill, demi mengembangkan metode efektif.

(*)