MKD Sebut Permintaan Hillary Brigitta Lasut soal Pengamanan Khusus TNI Tidak Melanggar Aturan

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI angkat bicara mengenai anggotanya yang meminta pengamanan pribadi kepada TNI. Anggota Dewan yang meminta pengamanan itu adalah Anggota Komisi I F NasDem, Hillary Brigitta Lasut.

Wakil Ketua MKD DPR RI, Habiburokhman menyebut permintaan Hillary Brigitta Lasut tidak melanggar aturan.

"Secara garis besar nggak ada masalah dengan permintaan tersebut karena berdasar Pasal 80 huruf G UU MPR, DPR, DPD, DPRD anggota DPR memiliki hak protokol dan setiap warga negara memiliki hak atas keamanan," kata Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (3/11/2021).

Apalagi, kata Habiburokhman, Hillary Brigitta Lasut merupakan anggota Komisi I yang merupakan mitra kerja TNI.

"Bu Hillary kan Komisi I mitranya TNI, sepanjang ada SDM personal yang bisa ditugaskan untuk mendampingi beliau menurut saya diperbolehkan," kata dia.