Jokowi Terima Jeruk 3 Ton, KPK Ingatkan Masyarakat Tak Beri Gratifikasi ke Pejabat

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menerima buah tangan berupa jeruk seberat tiga ton yang dibawa dalam satu truk oleh warga Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Penerimaan jeruk tiga ton tersebut membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersuara. Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding mengimbau masyarakat agar tidak memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara, termasuk Jokowi.

Ipi mengatakan ada sejumlah hal yang dapat diambil sebagai pemahaman atau pembelajaran terkait gratifikasi yang berlaku umum untuk seluruh pegawai negeri dan penyelenggara negara.

"Sebagai dukungan dalam upaya pemberantasan korupsi, kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah," kata Ipi.

"Karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Ipi. 

Terkait dengan gratifikasi berupa makanan atau minuman yang mudah rusak, dalam peraturan KPK, hal itu dapat ditolak dan dikembalikan kepada pemberi, atau dialihkan menjadi bantuan sosial. 

"Berdasarkan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, dalam hal objek gratifikasi berupa makanan dan atau minuman yang mudah rusak, maka objek gratifikasi tersebut dapat ditolak untuk dikembalikan kepada pemberi, atau jika tidak dapat ditolak maka dapat disalurkan sebagai bantuan sosial," kata Ipi. 

"Dan sebagai bentuk transparansi, laporan penolakan atau penyaluran bantuan sosial kemudian dapat disampaikan kepada KPK," Ipi Menandaskan.