Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tidak Boleh Terus Identik dengan Penangkapan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menghadiri peringatan hari antikorupsi sedunia (Hakordia) 2021 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Presiden kembali menegaskan, pemberantasan korupsi tidak boleh identik dengan penangkapan. Melainkan harus lebih fokus pada pencegahan.

“Pemberantasan korupsi tidak boleh terus-terusan identik dengan penangkapan, pemberantasan korupsi harus mengobati akar masalah, pencegahanan merupakan langkah yang lebih fundamental dan kalau korupsi bisa kita cegah, kepentingan rakyat dapat terselamatkan,” kata Jokowi pada peringatan Hakordia 2021, Kamis (9/12/2021).

Jokowi juga mengingatkan, bahwa investasi adalah motor penggerak ekonomi Indonesia. Karena itu ia meminta agar menjaga iklim investasi dari budaya korupsi untuk mencegah para investor kabur.

“Investasi masih menjadi motor penggerak ekonomi kita, target kita di tahun 2022 mencapai 1.200 triliun membutuhkan perizinan yang lebih cepat, sederhana, dan bebas korupsi. Jangan sampai investor kapok karena terlalu banyak ongkos di sana sini, terlalu banyak ketidakpastian dan banyaknya permainan di sana-sini,” kata Jokowi.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua

Ma’ruf Amin dan sejumlah pejabat menghadiri puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung KPK.

2 dari 2 halaman

Budaya Antikorupsi Sejak Dini

Dukungan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi, kata Jokowi, harus terus dimanfaatkan dengan cara penanaman budaya antikorupsi sejak dini.

“Membangun kesadaran diri adalah kunci mental antikorupsi, penciptaan ekosistem antikorupsi yang berpengaruh besar bagi investasi dan lapangan kerja,” ujar dia.

Pemerintah, lanjut Jokowi, terus mengajak masyarakat mengawasi tata kelola pemerintah untuk mencegah tindak koruptif.

“Membangun pelayanan lebih cepat dan efisien tanpa ongkos-ongkos khusus, gunakan teknologi untuk digitalisasi, standarisasi dan transparansi perkuat sistem penagnanan pelayanan terpadu, tingkatkan integritas aparat penegak hukum dan kita harapkan dapat bisa menutup celah penyalahgunaan wewenang dan perilaku korupsi,” pungkas Jokowi.