Jokowi Tegaskan Komitmen Indonesia Majukan Demokrasi dan HAM

20161208-Jokowi Resmikan Bali Democracy Forum IX-Bali — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidatonya dalam pembukaan Bali Democracy Forum (BDF) IX di Nusa Dua, Kamis (8/12). Kegiatan selama dua hari tersebut diikuti delegasi dari 94 negara dan sejumlah organisasi internasional. (SONNY TUMBELAKA/AFP)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan komitmen Indonesia untuk terus memajukan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), baik pada level kawasan maupun global.

Komitmen itu salah satunya diwujudkan dalam penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) yang digelar Rabu, 9 Desember 2021, untuk tahun ke-14.

Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi saat berbicara pada Summit for Democracy 2021 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis, 9 Desember 2021.

"Ini adalah tahun ke-14 pelaksanaan Bali Democracy Forum. Ini adalah bentuk komitmen Indonesia memajukan demokrasi dan HAM di kawasan dan global. Our commitment toward democracy goes beyond our borders," jelas Jokowi dikutip dari siaran persnya, Jumat (10/12/2021).

Jokowi menjelaskan, BDF merupakan forum antarpemerintah untuk berbagi perspektif mengenai demokrasi tanpa saling menyalahkan. BDF juga forum bertukar praktik terbaik bagaimana memperkokoh demokrasi dan mengelola tantangan yang dihadapi.

"Kita yakin demokrasi adalah sebuah nilai universal. Namun aspirasi, nilai, dan kekhususan masyarakat perlu dipelihara. Ini adalah homegrown democracy. BDF juga melibatkan pemuda, pebisnis, dan masyarakat sipil yang merupakan pilar penting demokrasi," kata dia.

Di samping itu, Indonesia bersama negara ASEAN lainnya juga mendorong kemajuan demokrasi di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memotori pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights dan secara konsisten wakil Indonesia dalam komisi tersebut adalah dari kelompok masyarakat madani.

Perwakilan peserta aksi kamisan diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Merdeka. Kepada Jokowi mereka meminta penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran HAM.

2 dari 2 halaman

Peran Indonesia untuk Demokrasi Global

Selain itu, Indonesia menjadi inisiator dari pelaksanaan ASEAN Human Rights Dialogue, sejenis Universal Periodic Review (UPR) di ASEAN. Setelah hampir sembilan tahun terhenti, tahun ini dialog tersebut dihidupkan kembali oleh Indonesia.

"Secara sukarela, Indonesia memajukan diri sebagai negara pertama yang melakukan reviu. Indonesia terus mendorong pemajuan demokrasi dan HAM di OKI," ujar Jokowi.

Di Myanmar, Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi agar kesepakatan ASEAN mengenai five points of consensus dapat diimplementasikan. Jokowi meyakini bahwa demokrasi di Myanmar akan dapat dipulihkan melalui dialog inklusif.

Sementara itu, di Afghanistan, Indonesia akan terus berkontribusi bagi pemberdayaan perempuan demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Afghanistan.

"Indonesia meyakini, pemajuan demokrasi, HAM, dan good governance bisa tumbuh dan berkembang jika kerja sama dikedepankan. Dukungan semua pihak dibutuhkan. Aspirasi seluruh elemen perlu didengar. Tidak boleh ada yang ditinggalkan," tutur Jokowi.

Perdana di Era Prabowo-Gibran, Aksi Kamisan Kritisi Pernyataan Menteri Yusril Ihza Mahendra

Aktivis dan pegiat hak asasi manusia sekaligus penggagas Aksi Kamisan, Maria Catarina Sumarsih mengikuti aksi Kamisan yang ke-836 di depan Istana Negara, Kamis (17/10/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Demokrasi
ham
Hak asasi manusia