Jaksa Agung Minta Jajarannya Konsisten Terapkan TPPU di Kasus Korupsi

Liputan6.com, Jakarta Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta seluruh jajarannya fokus menyelamatkan aset negara dalam membongkar kasus korupsi.

Salah satunya fokus menerapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Hal itu sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi yang mendorong aparat penegak hukum semaksimal mungkin menerapkan dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk memastikan sanksi pidana secara tegas, guna memulihkan kerugian keuangan negara.

"Optimalkan penyelamatan aset negara dengan cara secara konsisten dengan penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang di setiap penanganan kasus tindak pidana korupsi," kata Burhanuddin dalam keterangannya, dikutip Jumat (10/12/2021).

Sampai saat ini tercatat, sejumlah perkara korupsi yang ditangani Korps Adhiyaksa di antaranya PT Asabri.

Kasus ini telah menggunakan pasal TPPU terhadap Benny Tjokrosaputro (Benjtok), Heru Hidayat, dan Jimmy Sutopo.

Kemudian kasus pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energri (PDPDE) Gas Sumatera Selatan periode 2010-2019, turut menjerat Eks Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin bersama tiga terdakwa lainnya.

Sementara untuk perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, seperti Korupsi pada PT. Asuransi Jiwasraya, juga telah diterapkan TPPU.

Selain TPPU, Burhanuddin juga meminta kepada seluruh jajarannya untuk memaksimalkan sistem pencegahan tindak pidana korupsi pada kementerian/lembaga.

"Mengoptimalkan sistem pencegahan tindak pidana korupsi untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi antara lain melalui pendidikan anti korupsi dan agar segera identifikasi penyebab atau kelemahan- kelemahan," tuturnya.

"Ciptakan inovasi dan bangun kolaborasi dengan institusi lain dalam rangka pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi," tambahnya.