Pakar Hukum Jelaskan Arti Pengulangan Tindak Pidana di Kasus Korupsi Heru Hidayat

Liputan6.com, Jakarta - Polemik arti dari pengulangan suatu tindak pidana mencuat ke publik usai Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) menuntut pidana mati terhadap terdakwa kasus korupsi PT Asabri, Heru Hidayat.

Jaksa menilai terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana karena juga terlibat dalam kasus korupsi Jiwasraya.

Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Andi Hamzah mengatakan, suatu perbuatan dinyatakan sebagai pengulangan tindak pidana jika seseorang melakukannya kembali setelah sebelumnya dinyatakan terbukti bersalah dalam putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Misalnya seperti seseorang yang pernah melakukan tindak pidana korupsi dan telah diputuskan bersalah oleh pengadilan, kemudian malah melakukan korupsi lagi.

"Itu pengulangan, sudah diputus, korupsi lagi. Itu namanya melakukan pengulangan. Sudah melakukan korupsi, sudah diputus, korupsi lagi," tutur Andi kepada wartawan, Sabtu (11/12/2021).

Sementara Pakar Hukum Pidana Korupsi, Nur Basuki Minarno menambahkan, tindak pidana korupsi Heru Hidayat dalam kasus Asabri tidak masuk dalam kategori pengulangan. Sebab, kasus Jiwasraya hampir bersamaan dengan penanganan kasus korupsi Asabri.

"Apakah bisa dikatakan perbuatan terdakwa Heru Hidayat pada kasus Asabri, itu merupakan pengulangan dari tindak pidana yang telah dilakukan Heru Hidayat pada kasus Jiwasraya. Jadi, kalau saya perhatikan, tempusnya hampir bersamaan. Artinya waktu kejadian perkara itu terjadi bersamaan. Hanya saja proses penuntutannya berbeda. Jadi ini bukan merupakan pengulangan tindak pidana," ujar Nur.

Nur menilai tindak pidana yang dilakukan Heru Hidayat dalam kasus Jiwasraya dan Asabri masuk dalam kategori konkursus realis atau meerdaadse samenloop, yang artinya seseorang melakukan sejumlah tindak pidana sekaligus dalam waktu yang bersamaan dan masing-masing tindak pidana itu berdiri sendiri.

"Ini merupakan konkursus, dalam ilmu hukum namanya konkursus realis. Jadi melakukan beberapa perbuatan pidana, yang masing-masing perbuatan itu diancam dengan pidananya sendiri-sendiri. Jadi, tidak tepat kalau jaksa memberikan pemberatan kepada Heru Hidayat dengan alasan bahwa Heru Hidayat itu telah melakukan pengulangan tindak pidana," kata Nur menjelaskan.