Demokrat: SBY Ingin Presidential Threshold 0 Persen di Pemilu 2024

20161102-Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Gelar Jumpa Pers di Cikeas-Bogor — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menggelar jumpa pers di Cikeas, Bogor, Rabu (2/11). Presiden ke-6 RI itu menyampaikan tanggapannya terkait berbagai isu nasional, keamanan dan politik. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 0 persen di Pemilu 2024. Sebab tak ada urgensi menetapkan ambang batas pencalonan presiden ketika pemilu dilakukan serentak.

"Dari awal kita sudah bilang kan. Saya, Pak SBY juga sudah bilang masih nol persen. Karena memang enggak ada lagi urgensinya ketika serentak. Bagiamana kau mengukur itu padahal hasil legislatif itu yang dipakai padahal serentak. Sama aja tiket satu disobek dua kali itu," ujar Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12/2021).

Kuasa Hukum Sebut Semestinya Proses Pembatalan Tia Rahmania Dilakukan Bawaslu dan KPU

Hinca mengatakan, saat ini banyak usulan agar presidential threshold 0 persen. Dia yakin usulan itu berasal dari masyarakat.

"Itu suara demokrasi suara terbanyak yang dari masyarakat itu sendiri. Dan itu harus didengar," ujarnya.

KPU, pemerintah dan DPR menyepakati pemilu digelar pada 21 Februari 2024. Pada pemilu 2024 disebut bakal melibatkan teknologi informasi sebagai bentuk inovasi terbaru.

2 dari 2 halaman

Revisi UU Pemilu

Menurut Hinca, revisi UU Pemilu masih mungkin dilakukan jika mayoritas masyarakat ingin agar ambang batas pencalonan presiden 0 persen. Atau bisa saja Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu.

"Opsi opsi yang ada itukan bisa saja jadi pilihan. Kalau misalnya Prolegnas tidak ada lalu tidak ingin juga merubah UU Pemilu itu. Kalau didesak seperti masyarakat itu juga sesuatu yang penting dan perlu. Oleh karena itu keinginan masyarakat itu harus dibaca dalam suasana yang penting. Nah presiden bisa saja buat Perppu dan di DPR nanti kita bahas tentu kami setujui," ujar Hinca.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka