6 Pernyataan Jokowi soal Komitmen Pemerintah Membangun Desa

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari daerah pinggirian dan perbatasan serta tak berfokus di Pulau Jawa saja, salah satunya melalui dana desa.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam Peluncuran Sertifikat Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Peresmian Pembukaan Rakornas BUMDesa di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Senin 20 Desember 2021.

Menurut dia, sejauh ini dana desa sudah digelontorkan pemerintah sejak 2015.

"Perlu saya ingatkan bahwa penyaluran dana desa sejak tahun 2015 sampai saat ini kita sudah menyalurkan Rp 400,1 triliun. Kok pada diem? Kaget?," kata Jokowi sebagaimana disiarkan dalam Youtube Sekretariat Presiden.

Kemudian Jokowi menyampaikan pemerintah menyalurkan dana desa Rp 20,8 triliun pada 2015.

Lalu sebesar Rp 46,7 triliun di 2016, Rp 59,8 triliun pada 2017, Rp 59,8 trilun di 2018, Rp 69,8 triliun di 2019, Rp 71,1 triliun di 2020, dan Rp 73 triliun pada 2021.

Disamping itu, kata Jokowi, APBD untuk desa juga meningkat drastis. Adapun rata-rata APBD desa pada 2014 sebesar 329 juta, namun pada 2021 jumlahnya melonjak drastis yakni, Rp 1,6 miliar.

"Hati-hati pengelolaan dana desa yang jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya sangat besar sekali. Sekali lagi, Rp 400,1 triliun gede sekali. Begitu salah sasaran, begitu tata kelola tidak baik, bisa lari kemana-mana," papar Jokowi.

Kendati begitu, Jokowi senang dana desa yang digelontorkan pemerintah sudah terlihat hasilnya. Mulai, terbangun 227 ribu kilometer jalan desa, 4.500 embung berukuran kecil, 10.300 unit pasar desa, 71.000 unit irigasi, jembatan ribuan meter, hingga 57.200 unit BUMDes.

"Ini kelihatan, kelihatan, kelihatan tapi semakin ke sini kita harus semakin fokus, BUM Desa itu untuk apa?" ucap Jokowi.

Selain itu, dia menyebut bahwa dana desa juga berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Misalnya, membangun 1,2 juta kilometer air bersih, 38.000 unit Posyandu, 12.000 unit Pondok Bersalin Desa, 38 juta meter drainese, 5.900 unit sumur, tambahan 56.000 PAUD, fasilitas olahraga, hingga MCK.

Jokowi mengatakan jumlah Badan Usaha Milik (BUM) Desa naik 600 persen dari 8.100 pada 2018 menjadi 57.200.

Dia menekankan BUM Des harus mampu membuat ekonomi masyarakat di pedesaan menjadi meningkat dan berkembang.

"Jangan sampai justru (BUM Desa) mematikan ekonomi rakyat yang sudah ada. Misalnya, di desa ada toko-toko yang kecil-keci 5-10, BUM Desa bikin toko yang lebih gede, yang 10 mati yang ini hidup gede. Bukan itu saudara-saudara," ucap Jokowi.

"Ini harus memicu, mentrigger dari yang 10 jadi 20 (toko), yang 10 jadi menengah atau besar. Tugas-tugas itu yang kita inginkan, bukan mematikan yang sudah ada," sambungnya.

Jokowi lantas meminta agar BUM Desa membentuk usaha baru yang belum ada, namun dibutuhkan oleh masyarakat.

Sehinggga, masyarakat desa tak perlu lagi pergi ke kota/kabupaten untuk mencari kebutuhan yang diperlukan.

"Masyarakat tidak harus ke kota kecamatan, tidak harus ke kota/kabupaten. Cukup di desa sudah terpenuhi dan tentu saja BUM Desanya mendapatkan keuntungan dari kegiatan itu," katanya.

Selain itu, Jokowi ingin BUM Desa dapat mengkosolidasikan usaha rakyat untuk memudahkan pasokan. Misalnya, BUM Desa mengkonsolidasikan kebutuhan bahan baku untuk produksi sehingga memudahkan masyarakat.

"Beli pupuk tidak usah sendiri-sendiri, bisa dikonsolidasikan di BUM Desa, bisa juga di tadi bekerja sama dengan perusahaan perkebunan untuk mengambil kegiatan misalnya transportasinya," ujar Jokowi.

Jokowi akan meminta perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN di bidang pertambangan maupun perkebunan yang ada di desa untuk melibatkan BUM Desa dalam kegiatan usahanya.

Jokowi tak ingin masyarakat desa hanya menjadi penonton, sedangkan hasil perkebunan dan pertambangan diambil keluar desa.

"Jangan yang di desa hanya jadi penonton, lalu lalang, truk lalu lalang, hasil-hasil perkebunan yang gede-gede rakyat hanya menonton, melihat tambang diambil keluar dari desa, rakyat hanya melihat saja. Libatkan, nanti saya sampaikan dengan tegas melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama dalam kegiatan mereka," jelas Jokowi.