KPK Pastikan Surat Perintah Penyelidikan Terkait Muktamar NU Hoaks

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan surat perintah penyelidikan terkait Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) merupakan surat palsu. Surat tersebut tak pernah dikeluarkan dan ditandatangani oleh pihak lembaga antirasuah.

"KPK telah memeriksa dan memastikan bahwa surat tersebut palsu. Surat tersebut tidak sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di KPK," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (21/12/2021).

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan dirinya sudah memerintahkan Deputi Penindakan KPK Karyoto melacak pembuat surat perintah penyelidikan terkait Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU). Menurut Firli, surat penyelidikan tersebut tak pernah dikeluarkan KPK.

"Mas Karyoto, tolong dilacak dan ungkap karena itu jelas perbuatan pidana," ujar Firli kepada Liputan6.com, Selasa (21/12/2021).

Firli menyatakan dirinya tak pernah menandatangani surat perintah penyelidikan sebagaimana yang sudah tersebar di media sosial.

"Saya tidak pernah tanda tangani dokumen tersebut," kata Firli.